Batusangkar – Pemkab Tanah Datar menyatakan sudah memiliki lahan siap pakai seluas 2.5 hektare di kecamatan Tanjung Emas bagi relokasi bagi warga yang berada di sekitar bantaran sungai di kawasan gunung Marapi.
“Saat ini sudah ada lahan Pemda seluas 2.5 hektare, dan ada juga tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lebih kurang 3 hektare. Namun, untuk tanah milik provinsi tentu kita harus melalui persetujuan gubernur, kalau memang bisa dipakai itu berarti sudah ada lahan seluas 5 hektare,” kata Bupati Eka Putra.
Dikutip dari Prokopim Setda, ini disampaikannya dalam Rakor rencana penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana galodo Tanah Datar beberapa hari lalu di Istana Bung Hatta Bukittinggi kemarin
Bupati Eka Putra menyampaikan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu Pemkab Tanah Datar dalam menghadapi bencana yang telah terjadi.
Pada Rakor dipimpin Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos, MM. itu juga diikuti anggota Komisi VIII DPR RI Jon Kenedi Aziz, Kepala BMKG RI Dwi Korita Karnawati, Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Deputi III Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan, Deputi IV Rehabilitasi dan Rekontruksi BNPB Jarwansah.
Terkait rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang, Letjen Suharyanto minta agar warga yang akan direlokasi dari bantaran sungai betul-betul didata dan untuk relokasi pemerintah daerah harus menyiapkan lahan yang aman.
“Tolong betul-betul didata mana warga yang harus kita relokasi, pemerintah daerah harus segera menyiapkan lahannya. Jadi rumah warga yang berada di bantaran sungai harus kita kunci untuk di relokasi dan untuk selanjutnya dilarang untuk mendirikan bangunan di lokasi itu,” katanya.
Suharyanto berharap dari hasil Rakor ini nantinya sudah bisa langsung dilaksanakan di lapangan sehingga penanganannya cepat.
Sementara, Kepala BMKG RI Dwi Korita Karnawati menyampaikan ke depan untuk mengurangi resiko banjir bandang terulang kembali harus dibangun cekdam pada aliran sungai. Ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan dan volume air, sehingga akibatnya tidak fatal seperti banjir bandang kemarin.
Selain itu, Dwi Korita juga meminta agar pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini bencana banjir bandang, yang tujuannya untuk mendeteksi volume air dihulu sungai. (ydi)
