PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara sebagai fondasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Komitmen itu diwujudkan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang digelar Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman selama dua hari, Jumat dan Sabtu (10 –11/7) lalu.
Diklat yang diikuti seluruh pegawai BPKD itu tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga membangun karakter aparatur agar semakin adaptif, profesional, serta mampu menjawab tantangan birokrasi yang terus berkembang. Berbagai materi dan aktivitas pelatihan dirancang untuk menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, serta mempererat kebersamaan di lingkungan kerja.
Pada hari kedua pelatihan, Bupati Padang Pariaman Dr. John Kenedy Azis hadir meninjau langsung jalannya kegiatan. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan sekaligus penegasan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kemampuan teknis pegawai, tetapi juga oleh karakter yang dimiliki setiap aparatur.
“ASN yang hebat bukan hanya pintar bekerja, tetapi juga harus memiliki loyalitas, integritas, kapabilitas, dan adab. Empat nilai inilah yang menjadi fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Bupati menjelaskan bahwa loyalitas merupakan bentuk kesetiaan kepada bangsa, negara, pemerintah daerah, organisasi, sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan amanah. Sementara integritas harus tercermin dalam kejujuran, kedisiplinan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap etika serta aturan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan pentingnya meningkatkan kapabilitas di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika birokrasi. Menurutnya, ASN harus terus belajar, mengembangkan kompetensi, dan mampu beradaptasi agar dapat memberikan pelayanan yang semakin efektif dan berkualitas.
“Perubahan tidak bisa dihindari. ASN harus terus belajar agar mampu memberikan solusi, bekerja lebih efektif, dan menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain kompetensi, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya adab dalam menjalankan tugas. Menurutnya, kemampuan yang tinggi tidak akan memberikan makna apabila tidak disertai sikap saling menghormati, menjaga etika, serta melayani masyarakat dengan ramah, santun, dan penuh empati.
Ia pun mengajak seluruh jajaran BPKD untuk terus membangun budaya kerja yang positif melalui semangat kebersamaan, kolaborasi, dan saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi.
“Organisasi yang kuat lahir dari orang-orang yang mampu bekerja sama, saling percaya, saling menghargai, dan memiliki semangat untuk terus berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan bahwa Diklat Peningkatan Kapasitas SDM merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam menciptakan aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berkarakter.
Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pegawai, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, inovasi, kolaborasi, dan akuntabilitas. Melalui kegiatan tersebut, seluruh pegawai diharapkan semakin siap menghadapi tantangan birokrasi modern, memperkuat sinergi antarbidang, meningkatkan disiplin serta tanggung jawab, sekaligus memberikan pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas.
Diklat Peningkatan Kapasitas SDM ini menjadi momentum strategis bagi BPKD Padang Pariaman untuk memperkuat budaya organisasi yang sehat, membangun solidaritas, dan meningkatkan profesionalisme aparatur. Dengan aparatur yang menjunjung tinggi loyalitas, integritas, kapabilitas, dan adab, BPKD optimistis mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. (drm)
