“Jadi nanti kita akan mendesak pemerintah provinsi, kalau akan melakukan pergantian dan pengangkatan kepala sekolah harus taat dengan aturan, karena ini berkaitan dengan kepentingan pendidikan, tidak boleh main-main,” ulasnya.
Dalam pertemuan ini, Guru SMK IV Kota Payakumbuh Rona Kurnia Putri sebagai salah seorang yang telah mengikuti bimtek digitalisasi dari program pokir ketua DPRD menyampaikan terima kasih atas adanya program yang dijalankan.
“Kami mengucapkan terima kasih karena ilmunya sangat bermanfaat bagi kami,” katanya.
Sementara itu, Mutia Hanum dari SMK Negeri 1 Payakumbuh menyampaikan, beberapa waktu belakangan ia melihat fenomena kenakalan remaja di Kota Payakumbuh semakin meningkat. Sebab itu berharap, selain pelatihan digitalisasi ke depan ada juga pelatihan untuk peningkatan kemampuan guru-guru BK, melalui pelatihan peningkatan mutu pelayanan BK.
Menanggapi ini, Supardi mengatakan, fenomena kenakalan remaja memang sangat penting untuk mendapat perhatian.
Sebagai bentuk kepedulian atas persoalan ini beberapa waktu lalu Ia juga telah mengadakan bimtek melalui Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumbar. Kegiatan itu dilaksanakan melihat banyaknya fenonema kekerasan di rumah tangga dan anak.
“Bicara tentang kekerasan anak, itu memang banyak hubungannya dengan di rumah dan di sekolah, untuk di sekolah, peranan guru BK memang sangat penting. Jika Dinas Pendidikan belum memiliki program untuk peningkatan kemampuan guru BK ini, ke depan itu harus diadakan,” tukasnya.
Terkait reses perorangan yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD Sumbar, Supardi kegiatan dihadiri oleh guru SMK se- Kota Payakumbuh. Dalam kegiatan ini, Ketua DPRD didampingi Iyus mewakili dari Kacabdin dan Kabag Persidangan, Hukum dan Perundangan-Undangan Sekretariat DPRD Sumbar, Zardi Syahrir. (wbl)
