BATUSANGKAR – Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Saidani menyampaikan 22 rekomendasi bersama dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2021.
Sebanyak 22 poin catatan yang diberikan pada sidang paripurna kemarin, sebagian merupakan kejanggalan atas program dan kegiatan Pemkab.
Dituturkan Saidani, kejanggalan dimulai dari penerima bantuan sosial seperti ASN, wali nagari dan perangkat, serta keluarga terdekatnya yang masih tergolong mampu.
Kejanggalan itu diikuti berupa bantuan sosial program Kementerian Koperasi dan UMKM.
“Ada dugaan bantuan langsung tunai program tersebut dikelola oleh kelompok tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu,” tutur Saidani.
Untuk itu, Ia meminta Pemkab Tanah Datar segera melakukan inventarisasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selain itu, juga mengevaluasi dinas terkait yang menerapkan pola nepotisme dalam penyerahan bantuan.
Rekomendasi selanjutnya, Pemkab Tanah Datar harus melakukan kajian penggunaan anggaran. Kajian itu apakah telah memberikan manfaat, efektif dan efisien terhadap setiap pengeluaran.
“Jangan hanya melihat realisasi anggaran saja karena bisa jadi realisasi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat pada daerah,” tutur Saidani.
Kemudian, sebut Saidani, kegiatan yang sudah teranggarkan pada OPD terkesan asal saja.
Selain itu, juga kurang memenuhi kualitas yang sesuai dengan masyarakat penerima manfaat.
Ada juga indikasi pelaksanaan kegiatan kurang berkomitmen untuk menjaga kualitas pekerjaan, sehingga merugikan masyarakat.
Sidang ini dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Datuk Bungsu dan juga Wakil Ketuanya Saidani dan Anton Yondra diikuti 24 dari 35 anggota dewan.
Sementara itu, Bupati Eka Putra menyampaikan, pelaksanaan program dan kegiatan pada 2021, telah diusahakan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya bagi kepentingan segenap lapisan masyarakat.
“Keberhasilan yang kita capai, merupakan hasil kerja sama kita semua antara pemerintah daerah dan DPRD, dengan dukungan forum koordinasi pimpinan daerah dan instansi terkait lainnya,” tutur Eka.
Sidang ini diikuti Forkopimda, Sekretaris DPRD Yuhardi, Sekdakab Iqbal Ramadi Payana, pimpinan OPD dan camat. (ydi)
