Pariaman – Tumpukan sampah di tengah jalan tepatnya di depan Pasar Rakyat Pariaman, arah menuju Stasiun Kereta Api dari simpang eks Kantor Bupati Padang Pariaman, dikeluhkan masyarakat. Sampah yang sebagian besar berada dalam karung itu mulai mengeluarkan bau tak sedap, merusak pemandangan, dan mengganggu pengguna jalan. Ironisnya, di sekitar tumpukan tersebut, sejumlah pedagang masih tetap menggelar dagangannya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Feri Andri, ST, MT, saat dikonfirmasi pada Jumat (2/5), menjelaskan bahwa persoalan ini bermula dari masalah administratif terkait penggantian biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk armada kebersihan.
Menurut Feri, sejumlah sopir dan pengemudi becak motor yang bertugas mengangkut sampah tidak bisa memperoleh penggantian biaya BBM karena tidak menyertakan bukti pembelian resmi dari SPBU. “Pengalaman tahun lalu menunjukkan, hanya struk pembelian atau kupon BBM dari SPBU yang disertai stempel dan tanda tangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diganti biayanya,” ujarnya.
Namun demikian, lanjutnya, masih ada petugas yang mencoba menukarkan biaya BBM tanpa dokumen resmi tersebut, sehingga tidak bisa diproses. “Sepanjang tidak bisa menunjukkan struk atau kupon SPBU yang sah, kami tidak bisa menggantinya. Saya khawatir ini menjadi temuan saat pemeriksaan BPK,” tambahnya.
Feri mengungkapkan, tumpukan sampah di depan Pasar Rakyat Pariaman itu telah ada sejak Kamis (1/5) dan hingga kini belum diangkut karena kendala tersebut. (r)
