Payakumbuh – Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Payakumbuh menggelar sosialisasi. Kegiatan itu diikuti oleh OPD terkait serta perbankan baik itu BUMN, BUMD dan BPR serta dari pimpinan universitas yang ada di Payakumbuh. Acara dilaksanakan di aula Ngalau Indah, dengan menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat.
Asisten II Setdako Payakumbuh Elzadaswarman, kepada Singgalang, Selasa (2/8), mengatakan, pembentukan TPAKD pertama kali diinisiasi oleh Presiden RI pada tahun 2016 silam. Yang ditindaklanjuti dengan Radiogram Mendagri Nomor T-900/634/Keuda, tanggal 19 Februari 2016.
“Kita di Payakumbuh telah menindaklanjutinya. Dengan membentuk TPAKD sejak 2021 lalu dan sudah di SK kan oleh pak walikota. Makanya dengan sosialisasi ini, saya berharap dapat memberikan tambahan literasi tentang mekanisme percepatan akses keuangan di Payakumbuh,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan dibentuknya TPAKD ini adalah untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah. “Kita telah menyusun beberapa program kerja untuk tahun 2022 ini. Diantaranya sosialisasi simpanan pelajar bagi pelajar SD dan SMP di Kota Payakumbuh, serta sosialisasi Kredit Usaha Rakyat(KUR) bagi UMKM yang ada di Kota Payakumbuh juga,” tambahnya.
Dikatakan, dengan program kerja tersebut, diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan perbankan agar dapat memecahkan permasalahan dan hambatan-hambatan penyaluran KUR yang terjadi di lapangan. Sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terbantu untuk berwirausaha dan pada akhirnya tercipta masyarakat yang produktif. “Untuk Dinas Koperasi dan UKM, supaya melakukan pendataan UMKM yang berpotensi mendapatkan KUR agar terhindar dari rentenir. Dan kepada pimpinan perbankan penyalur KUR, agar dapat menyampaikan data realisasi penyaluran KUR setiap triwulannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumbar melalui Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Mendi Rahmadi, dalam sosialisasi itu, mengatakan, dirinya berharap kegiatan ini mampu mendorong perekonomian Sumbar menjadi lebih baik lagi. Terlebih pada masa pandemi dengan kreativitas untuk mendongkrak perekonomian Sumbar kembali naik.
“Berdasarkan survei OJK pada tahun 2019 tercatat 38,03 persen masyarakat yang memahami tingkat inklusi. Sehingga masih diperlukan peningkatan akses keuangan masyarakat. Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah akan sangat menunjang progtam TPAKD bersinergi dengan seluruh pihak,” ucapnya.
Kabag Perekonimian Setdako Payakumbuh Arif Siswandi, yang dihubungi terpisah, mengharapkan seluruh anggota TPAKD Kota Payakumbuh bisa memahami tugas dan fungsinya sebagai TPAKD. “Kita harapkan kepada tim, untuk mengikutinya dengan serius. Supaya program kerja kita di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan maksimal,” pungkasnya. 207
