PASBAR – Anggota Komisi II DPRD Sumatera Barat,fraksi PDI-P asal pemilihan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) selalu mengingatkan masyarakat kinstituennya dalam segala hal termasuk peraturan daerah (Perda) tentang teta kelola komoditas Unggulan Perkebunan, provinsi Sumatera Barat.
Sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2023 dihadiri juga Kabid Bun Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Holti Kultura Riski Hidayat, Wali Nagari Koto Tangah Khairunnas, serta Kelompok Perkebunan, dan para ninik mamak tokoh masyarakat.
Selain memberikan penjelasan tentang Perda tentang tata kelola komoditas unggulan perkebunan, Samsul Bahri juga menerima berbagai masukan dalam mendukung penerapan peraturan tersebut di tengah-tengah masyarakat petani perkebunan.
Pada kesempatan tersebut Syamsul Bahri yang selalu menyempatkan diri bertemu konstotuen itu sangat berharap, Perda ini dapat membantu Para Pekebun swadaya, diantaranya mendapat kan Harga yang wajar dan standar harga Perkebunan diputuskan oleh Tim Harga TBS di setiap minggu nya.
“Saya berharap ini hadir untuk melindungi petani, baik masalah penerpan harga maupun pendukung lainnya, tentunya pembinaan dari pemerintah daerah Provinsi maupun kabupaten tetap dilakukan secara berkelanjutan,” beberapa Samsul Bahri.
Dia menambahkan, adanya peraturan daerah komoditas unggulan, cendrung harus pro-rakyat, gunanya untuk meningkatkan perekonomian dan standarisasi kehidupan masyarakat.
“Kitab tegaskan, peraturan daerah harus pro-rakyat, karena aturan yang tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat akan menjadi kendala, namun peraturan pro rakyat akan berjalan dengan baik, seiring dengan peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat,” tegas Samsul Bahri yang disambit tepuk riuh peserta sosilisasi.
Sekait dengan Sosilisasi Perda (Sosper) yang dilakukan Syamsul Bahri, salah seorang tokoh Masyrakat Isman Antono, memyampaikan berbagai masukan termasuk juga keluhan tentang adanya kelangkaan pupuk bersubsidi di daerah Koto Tangah, serta berharap agar ada Intervensi pemerintah terhadap kelangkaan pupuk tersebut.
“Pak Samsul Bahri dan bapak dari Dinas Pertanian tanaman pangan dan horticultura, mohon peratutan ini didukung dengan intervensi pemerintah khususnya dalam mengatasi kelangkaan pupuk subsidi, sehingga kami sebagai masyarakat petani perkebunan bisa meningkatkan hidup dan kehidupan,”tutur Antono.
Ia juga menambahkan, kalau masyarakat setempat berkeyakinan Samsul Bahri akan terus berjuang di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dalam mengatasi kondisi kesulitan masyarakat.
“Kami juga sangat yakin, kalau pakai Samsul Bahri tetap akan memperjuangkan kami, seperti selama ini yang beliau lakukan,untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian kami melalui sektor pertanian dan perkebunan,” tutupnya.(w)
