Surat Terbuka Ketua Komisi IV DPRD Padang tentang CFD di Khatib Sulaiman

oleh -1.222 views
Anggota DPRD Padang Maidestal Hari Mahesa. (*)

PADANG – Rencana Pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan Jalan Khatib Sulaiman sebagai lokasi Car Free Day (CFD) menuai reaksi Ketua Komisi IV DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa. Dia menyayangkan rencana tersebut, karena akan banyak dampak yang ditimbulkan.

Menurut Esa – sapaan Maidestal – kebijakan itu tentu harus dikaji secara mendalam. Sebab, jalan Khatib Sulaiman merupakan jalur utama yang banyak terdapat sarana keaehatan berupa rumah sakit dan usaha investasi.

“Apakah sudah ada pendataan berapa rumah sakit apalagi disana ada rumah sakit khusus jantung. Juga usaha investasi. Jadi kebijakan itu menurut saya tidak dikaji secara mendalam,” katanya.

Selain itu nanti tentunya juga akan banyak masyarakat yang akan berjualan di lokasi itu. “Apakah itu juga sudah dikajidan bisa diatur nantinya,” katanya.

Dia sebagai Ketua Komisi IV DPRD Padang memprotes dan menentang rencana itu. “Kami akan buat surat secara resmi melalui pimpinan DPRD Padang untuk disampaikan ke Gubernur ,” katanya.

Berikut kutipan lengkap surat terbuka tersebut:

“Surat Terbuka untuk Dispora dan Pemerintah Propinsi Sumbar”

Sebagai Ketua Komisi 4 Dprd Kota Padang Saya Sangat Menyayangkan Jl Khatib Sulaiman diJadikan Lokasi Car Free Day dan ditutupnya Jalan tersebut setiap hari minggu pagi…

Pertanyaannya apakah sudah dikaji kah utk dijadikan Car free day tersebut…?
Tujuannya Car free day disana apa…selain utk olahraga, kan jg nantinya berdampak ke pariwisata dan perekonomian masyarakat…

Apakah sudah didata Disana ada beberapa rumah sakit, ada rumah sakit jantung malahan… dan beberapa usaha investasi yg cukup besar disana… ada beberapa hotel, dan usaha lainnya…menurut saya kebijakan dan program yg sangat tidak dikaji secara mendalam…

belum lagi jika dampak car free day tsbt, banyak masyarakat kita tentunya akan berdagang disana… mau tidak mau, suka atau tidak suka Saya Pastikan masyarakat akan berbondong bondong yg punya jiwa dagang akan mengejar lokasi tersebut…apakah sudah diatur dan apakah bisa utk diatur nantinya…? Dan apakah nanti jika dilarang akan tidak membuat membuat mereka kecewa…?

Menurut saya Kebijakan tersebut akan membuat gaduh dan merugikan kota Padang tentu nantinya…

Apalagi juga berdekatan dgn GOR H. Agus Salim…sebagai anggota Anggota DPRD Padang dan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Padang saya protes ini dan Menentang dgn Kebijakan ini…dan tentunya saya sebagai anggota DPRD Kota Padang yg juga dapil saya serta sebagai ketua komisi 4 akan segera buatkan suratnya melalui pimpinan DPRD Kota Padang untuk teruskan ke Pemerintah Propinsi Sumbar

Jangan coba coba begitu, harusnya kaji dulu… dan berapa banyak masyarakat pengguna dan jalan tsbt yg akan terganggu…jika ingin membantu perekonomian utk “membantu masyarakat ” melalui dispora dan pemprov buat jg kebijakan atau event/ program yg bisa mengangkat perekonomian atau paling tidak pengembangan kota, contohnya buat ke daerah Baypass atau ke daerah bungus, Lubuk kilangan atau arah Pauh sana… agar pemprop dan pemko juga bisa membangun ekonomi, sarana prasarana wilayah pinggiran kota padang dan juga masyarakatnya… masa bisanya hanya ditempat yg sudah ramai bgtu…

#Kalau tidak salah Dulu juga sudah dibuatkan Carfree Day di jalan Sudirman…tapi ga jalan juga…

H Maidestal Hari Mahesa SSos MM
Ketua Komisi 4 DPRD Padang
Hp/ WA 08126605934

Sebelumnya diberirakan mulai Minggu 20 Januari 2019 dan setiap akhir pekan ke depan, kawasan Khatib Sulaiman akan diterapkan “Car Free Day” (CFD) atau bebas kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Penutupan jalan akan dilakukan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

“Program CFD ini sangat bagus. Karena, program ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas di pagi hari pada akhir pekan. Apalagi, bagi mereka yang berkeluarga, mereka dapat bersantai dengan berolahraga, jalan santai, bersepeda atau berkegiatan lain,” ujar Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, usai rapat persiapan CFD di Istana Gubernur. (bambang)

Loading...