“Kemudian ada penghilangan organisasi profesi di sana. Sehingga kami anggap RUU ini bermasalah. Seharusnya perlindungan hukum tenaga medis bisa diperkuat lagi, bukan malah justru dilemahkan seperti pada RUU itu,” katanya.
Menurut mereka, pemerintah seharusnya mengkaji masalah kesejahteraan tenaga medis dan perlindungan organisasi profesi pada RUU kesehatan itu. Bukan malah membuat RUU itu.menjadi sumber kekhawatiran tenaga medis dan mengakibatkan menurunnya semangat dalam memberikan pelayanan dan penanganan medis pada masyarakat.
Alex mengatakan pada RUU tersebut masih banyak batang tubuh/pasalnya saling kontradiktif satu dengan lainnya, fiskriminatif dan tidak selaras dengan naskah akademiknya. Sehingga walaupun Kementerian Kesehatan mengklaim telah melakukan kegiatan penyusunan DIM dan menjaring partisipasi masyarakat,akan tetapi segalanya dilakukan secara terburu-buru dan tidak mencerminkan partisipasi publik yang sesungguhnya.
Setelah orasi di halaman gedung DPRD, perwakilan dari lima organisasi profesi kesehatan itu melaksanakan pertemuan bersama Pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, diantaranya yakni bersama Suwirpen Suib Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ali Tanjung yawal Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syawal ketua fraksi PPP, Daswanto Ketua komisi V DPRD Sumbar, Nurfirman Wansyah asal fraksi PKS, Muhayatul fraksi PAN.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib mengatakan akan meneruskan aspirasi Aset Bangsa ke DPR RI.
“Di sana ada perwakilan kita dari masing-masing partai yang akan menindaklanjuti,” kata Suwirpen.
Dia menjelaskan permasalahan RUU merupakan kewenangan DPR RI. Namun DPRD tetap bisa mendukung aksi dengan meneruskansesegera mungkin aspirasi.
“Para tenaga medis Sumbar adalah para pejuang yang sangat kami hargai. Kami sangat apresiasi kerja tenaga medis yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.(401)
Teks foto : Aksi damai Aset Bangsa tolak RUU kesehatan (omnibus law) di DPRD Sumbar, Senin (8/5)-ist
