PULAU PUNJUNG – Dana alokasi khusus (DAK) pusat 2021 senilai Rp.39,8 miliar lebih yang diperuntukan untuk pembangunan rehabilitasi gedung SMP, SD, dan TK diduga bermasalah.
Dari jumlah dana tersebut diantaranya untuk rehab fisik gedung SMP melalui tender sebanyak 13 unit, SD 27 unit dan termasuk pengadaan tersebar di beberapa kecamatan.
Dari informasi yang dihimpun topsatu.com, Jumat (17/9) di lapangan, dari jumlah DAK tersebut, diduga terdapat beberapa item pekerjaan dimana pelaksanaan mekanisme pekerjaannya tidak jelas.
Selain itu, pekerjaan DAK 2021 ini, terindikasi melanggar spek dan bahan baku yang dipergunakan kurang berkualitas seperti koral, dan batu untuk pemasangan pondasi. Sementara konsultan pengawas yang berada di lapangan terkesan tutup mata.
Kadis Pendidikan Marius melalui mantan Sekretaris Supratman dan juga sebagai KPA di proyek itu sudah memerintahkan kepada Kasubag penyelenggaraan tugas perbantuan (PTP) yakni Bimbo untuk memanggil konsultan guna menetralisir permasalahan tersebut.
” Saya tak menapik memang apa yang disampaikan ke Kasubag dilaksanakannya. Tapi bagaimana kelanjutan hasil dari pertemuannya dengan konsultan itu sampai sekarang ini, belum ada informasinya,” aku Supratman.
Terkait masalah proyek PL (penunjukan langsung) tanpa ditender pagu dananya diambil dari jumlah DAK kurang lebih Rp1 miliar ,namun siapa yang mengerjakan dia juga tidak tahu.
Kasubag Penyelenggaraan Tugas Perbantuan ( PTP) dengan tupoksi sebagai pengelolaan dana DAK, BOS Bimbo Novriandri mengatakan pengerjaan dari DAK itu, rekanan kontraktor yang diawasi dua orang yaitu konsultan perencana dan konsultan pengawas.
“Dari dua konsultan tersebut, ada asisten saya satu orang untuk memberikan laporan ” ucap Bimbo mantan kepala SMP Nagari Timpeh itu. (fery/Roni)
