Polres Pariaman Gelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota untuk Persiapan Pemilu

 Polres Pariaman menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024 di kawasan Youth Center Pariaman, Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Jumat (13/10).

PARIAMAN – Polres Pariaman menggelar simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2024 di kawasan Youth Center Pariaman, Desa Rawang, Kecamatan Pariaman Tengah, Jumat (13/10).

Simulasi ini diikuti anggota TNI, Polri, Pemko Pariaman , KPU dan Bawaslu Pariaman. Tujuannya, untuk menciptakan suasana kesiapsiagaan Pemilu 2024 mendatang .

Terlihat hadiri dalam simulasi yang digelar Polres Pariaman tersebut Pj. Wali Kota Pariaman, Roberia, Kapolres Pariaman, AKBP Abdul Azis, Sekdako Pariaman, Yota Balad, perwakilan Dandim 0308 Pariaman, dan Kepala Lapas Kelas II B Pariaman, Efendi.

Pj Wali Kota Pariaman, Roberia menekankan, pentingnya simulasi ini sebagai bukti komitmen negara dalam menjamin keamanan Pemilu 2024, khususnya di Kota Pariaman.

“Apa yang kita simulasikan hari ini adalah situasi ril yang ada di lapangan, simulasi ini sebagai upaya antisipasi dalam mencegah kemungkinan masalah yang terjadi pada saat Pemilu nanti ,” ujarnya.

Roberia menyampaikan apresiasi kepada anggota TNI, Polri, Pemko, KPU dan Bawaslu atas terselenggaranya simulasi Sispamkota ini. Terima kasih untuk totalitas menghayati tugas dan perannya masing-masing dalam persiapan pengamanan Pemilu 2024 mendatang.

Sementara itu, Kapolres Pariaman, AKBP Abdul Azis menjelaskan, simulasi Sispamkota dilakukan dengan tujuan mempersiapkan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi saat pengamanan Pemilihan Umum 2024.

“Simulasi ini menjadi gambaran apa saja kemungkinan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024, sampai dengan situasi yang terburuk pun kami persiapkan dan antisipasi. Sejauh ini Kota Pariaman dalam kondisi aman dan kondusif, tapi kita tetap harus mempersiapkan diri dengan segala kemungkinannya ,” jelasnya.

Dari perspektif kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini dapat menciptakan potensi kerawanan, yang dapat mengganggu persatuan dan memicu penyebaran hoaks serta ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

“Pemilu tahun 2024 memiliki kompleksitas dan karakteristik unik, karena untuk pertama kalinya, pemilu dan pemilihan kepala daerah diadakan serentak pada tahun yang sama,” tutur Abdul Azis. (agus)