PADANG — Debu beterbangan di Nagari Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Tanah Datar. Matahari siang terasa menyengat. Jalan di sekitar Jembatan Titian Putih masih menyisakan jejak bencana.
Material sisa banjir bandang Batang Tampo belum sepenuhnya hilang. Di beberapa bagian, bekas hantaman air masih terlihat. Jembatan lama yang menjadi penghubung utama warga retak, patah, lalu tak lagi bisa dilalui kendaraan.
Di ujung jembatan itu, sebuah warung kecil tetap berdiri. Rela Islamiah, 26, memilih bertahan di sana sejak pembangunan jembatan darurat dimulai.
“Duduklah pak,” sapa Rela pada Selasa, 28 Juli 2026.
Ia kemudian menunjuk warung di sebelahnya. Warung itu milik kakaknya. Keduanya berjualan berdampingan. Anak kecil masih berada dalam gendongannya ketika ia sibuk merapikan pakaian sang anak.
“Mau duduk di mana, di sana juga boleh, itu warung kakak saya,” katanya.
Rela bukan sekadar pedagang di ujung jembatan itu. Ia juga menjadi saksi ketika Batang Tampo berubah ganas.
Air kiriman dari kawasan Gunung Sago datang dalam jumlah besar. Batang Tampo tak mampu menampungnya. Air meluap. Arus menerjang apa saja yang berada di jalurnya.
Rumah warga ikut terdampak. Kandang ayam terseret. Sawah diterjang. Jembatan yang selama ini menjadi urat nadi pergerakan masyarakat pun tak luput dari amukan air.
“Rumah tetangga di bawah ini juga kena. Malahan ada satu kandang ayam pedaging yang sedang berisi hanyut dibawa banjir. Suasana saat itu memang mencemaskan, tapi yang paling berdampak bagi kami putusnya jembatan ini,” ujarnya.
Jembatan Titian Putih putus pada 21 Mei 2026. Sejak saat itu, hubungan masyarakat Taluak menuju Tanah Datar dan sebaliknya ke Tanjung Ampalu, Sijunjung, ikut terputus.
Bagi warga, jembatan tersebut bukan sekadar bentangan besi dan beton. Jembatan itu adalah jalur menuju sekolah, pasar, tempat kerja, kebun, rumah makan hingga pusat perdagangan.
Sebelum putus, perjalanan antardaerah hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Setelah jembatan tak bisa dilalui, warga harus memutar sekitar 19 hingga 20 kilometer.
Rute itu melewati Kumani, Tanjung Bonai Aua, Koto Panjang, Tigo Jangko hingga Pangian Lintau. Waktu tempuh bisa mencapai satu jam.
“Jalur itu bisa ditempuh dengan waktu pendek jika tidak ramai, kalau ramai apalagi ada hari pasar, habislah sudah,” kata Rela.
Yang paling terasa adalah aktivitas pelajar dan mahasiswa asal Sijunjung yang bersekolah di Tanah Datar. Mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh. Ongkos transportasi ikut membengkak.
Petani, pedagang, pelaku UMKM hingga pelaku usaha lainnya juga merasakan dampaknya. Hasil perkebunan sulit dikirim. Kebutuhan pokok ikut terganggu. Aktivitas ekonomi pun melambat.
Bagi Rela, Titian Putih adalah tempat mencari nafkah. Bagi pelajar, jembatan itu adalah jalan menuju sekolah. Bagi petani, jalur mengirim hasil kebun. Bagi pedagang, jalan menuju pembeli.
Bagi Pendi Aswil, putusnya jembatan membuat warga benar-benar merasakan keterisolasian. Wali Nagari Taluak itu mengatakan masyarakat terpaksa mengandalkan jalur memutar selama sekitar satu setengah bulan. Jalur tersebut juga merupakan ruas jalan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sebagian besar warga Taluak menggantungkan hidup dari perkebunan, terutama karet. Di kawasan itu juga terdapat peternak ayam petelur yang membutuhkan akses lancar untuk membawa hasil produksi ke daerah tujuan.
“Selama akses terputus, perekonomian masyarakat lumpuh total. Banyak pelaku UMKM memilih menutup usahanya karena tidak ada aktivitas ekonomi,” ungkap Pendi.
Warung-warung yang biasanya ramai ikut sepi. Aktivitas kendaraan yang menjadi sumber penghidupan pedagang menghilang. Jembatan yang patah ternyata ikut mematahkan denyut ekonomi warga.
Namun, keadaan itu tidak berlangsung selamanya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespons kondisi tersebut dengan membangun jembatan Bailey. Jembatan sementara itu menjadi jalan keluar untuk mengembalikan konektivitas masyarakat sambil menunggu pembangunan jembatan permanen.
Pendi menyambut langkah tersebut. Menurutnya, akses yang kembali terbuka membuat masyarakat perlahan berani menghidupkan kembali usaha.
“Kita ucapkan terima kasih pada Gubernur dan Wakil Gubernur karena sudah bergerak cepat atasi kondisi ini. Sekarang setelah jembatan Bailey dibangun, masyarakat mulai kembali membuka usahanya. Dengan begini ekonomi masyarakat kembali bergerak,” katanya.
Perubahan itu terlihat jelas di sekitar Titian Putih.
Bus penumpang kembali melintas. Truk ekspedisi membawa kebutuhan pelaku UMKM. Truk pengangkut karet kembali melewati jembatan. Mobil pikap bermuatan barang silih berganti. Sepeda motor juga ramai melintas.
Pelajar kembali menggunakan jalur tersebut saat pulang sekolah. Arus kendaraan yang sebelumnya hilang kini kembali memenuhi ruas jalan.
Jembatan Bailey Titian Putih kini telah berfungsi sebagai akses masyarakat. Pemerintah Nagari Taluak juga mengimbau pengguna jalan mematuhi batas tonase yang direkomendasikan demi keamanan dan kelancaran bersama.
Di Lintau Buo, kabar baik itu terasa sampai ke rumah makan.
Hajah Id, 60, pemilik Rumah Makan Elok Basamo, kembali membuka usahanya. Rumah makan yang sempat sepi itu kini mulai didatangi pelanggan.
“Kami juga sudah buka kembali sejak jembatan kembali beroperasi. Biasanya sopir-sopir truk yang biasa makan di sini,” ujarnya.
Ia ikut menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinilainya cepat membuka kembali akses masyarakat.
Di balik kembalinya kendaraan yang melintas, ada cerita tentang sebuah jembatan yang lebih dari sekadar infrastruktur.
Kini suara kendaraan kembali terdengar. Debu kembali mengepul setiap kali truk melintas. Bedanya, debu itu tidak lagi datang bersama rasa cemas karena akses terputus.
Ada kehidupan yang kembali bergerak.
Kepala UPTD Workshop dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat, Mitra Hengki, mengatakan pembangunan jembatan Bailey dilakukan melalui anggaran Transfer ke Daerah sebagai bagian dari percepatan penanganan dampak bencana.
“Total anggaran pembangunan jembatan Bailey beserta pemasangannya mencapai Rp4,9 miliar. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari atensi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di bawah komando Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, dalam mempercepat pemanfaatan dana TKD untuk penanganan bencana di Sumatera Barat,” ujarnya.
Menurut Mitra, bagian yang paling lama dikerjakan bukan rangka jembatan, melainkan tapak atau abutmen. Pembuatan pondasi menelan sekitar Rp800 juta dan dikerjakan secara swakelola. Sementara konstruksi jembatan Bailey mencapai sekitar Rp4 miliar.
“Perakitan jembatan kami mulai 6 Juli, kemudian tiga hari setelahnya atau 9 Juli sudah bisa dilalui masyarakat. Yang paling lama pengerjaannya adalah pembuatan tapak jembatan,” katanya.
Jembatan Bailey itu memang bukan akhir dari cerita Titian Putih. Pemerintah masih menyiapkan pembangunan jembatan permanen dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp25 miliar.
Untuk sementara, jembatan Bailey menjadi penghubung yang mengembalikan denyut kehidupan masyarakat.
“Meski bersifat sementara, jembatan Bailey ini memiliki ketahanan yang cukup lama, bahkan bisa digunakan bertahun-tahun dengan kemampuan menahan beban kendaraan hingga 25 sampai 30 ton,” jelasnya.
Di ujung jembatan, Rela masih menjalankan warung kecilnya. Kini kendaraan kembali lewat di depannya. Sopir truk kembali punya tempat singgah. Warga kembali punya jalan. Pedagang kembali punya pembeli.
Titian Putih mungkin masih menyimpan luka akibat hantaman Batang Tampo. Namun, di atas jembatan Bailey, kehidupan warga Taluak perlahan menemukan jalannya kembali. (yose)
