PADANG – PT Semen Padang terus memperkuat komitmen dalam menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan PKS tersebut dilakukan Direktur Utama PT Semen Padang, Pri Gustari Akbar, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedie Tri Hariadi, di Kantor Kejati Sumbar, Rabu (18/11/2026). Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mengantisipasi potensi persoalan hukum sekaligus memperkuat kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.
Pri Gustari Akbar mengatakan, kerja sama dengan Kejati Sumbar merupakan langkah penting dalam membangun pengelolaan perusahaan yang lebih hati-hati, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan serta hubungan baik yang selama ini telah terjalin antara kedua institusi.
“Atas nama manajemen PT Semen Padang, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan luar biasa. Kami juga mengapresiasi kerja sama dan hubungan baik yang selama ini telah terbangun antara Kejati Sumbar dengan PT Semen Padang,” ujarnya.
Menurut Pri, keberadaan PKS tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum ketika masalah sudah terjadi. Lebih dari itu, kerja sama harus dimanfaatkan sebagai instrumen pencegahan melalui identifikasi dan mitigasi berbagai potensi risiko hukum sejak awal, sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan lebih aman dan terukur.
“Kami berharap perjanjian kerja sama ini bukan hanya sekadar menjadi sarana penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, tetapi juga menjadi langkah ke depan dalam melakukan mitigasi risiko serta mengantisipasi berbagai potensi persoalan hukum yang mungkin timbul,” katanya.
Ia menilai, langkah pencegahan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika kegiatan bisnis dan pengelolaan perusahaan. Dengan dukungan pertimbangan serta pendampingan hukum, manajemen diharapkan dapat mengambil keputusan secara lebih cermat dan memiliki landasan hukum yang jelas.
Pri juga menyebutkan bahwa kerja sama tersebut menjadi kesempatan bagi jajaran manajemen untuk meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Pembelajaran dari Kejati Sumbar diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.
“Dengan perjanjian ini, kami sangat berharap ke depan terbangun kolaborasi dan kerja sama yang semakin baik. Tentunya, hal ini juga menjadi pembelajaran bagi kami untuk menjalankan perusahaan dengan lebih baik sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang semestinya,” ungkap Pri.
Penandatanganan PKS tersebut turut dihadiri Direktur Operasi PT Semen Padang Andria Delfa, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumbar Hetty Cahyaningrum, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino, serta jajaran pejabat dari kedua institusi. Pri berharap sinergi tersebut terus diperkuat dengan tetap menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga demi mewujudkan perusahaan yang patuh hukum, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (*)













