AGAM – Ikatan Keluarga Ampek Angkek Tjanduang (IKAT) Kota Padang resmi meluncurkan Gerakan Masyarakat Adat Dalam Penanggulangan Bencana Salingka Marapi, Minggu (18/1/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya mitigasi berbasis kearifan lokal di tengah meningkatnya risiko bencana alam di kawasan lereng Gunung Marapi.
Pencanangan yang dipusatkan di Balai Adat Nagari Lasi, Kabupaten Agam, ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Barlius, serta dihadiri oleh jajaran Kepala Dinas Provinsi, perangkat daerah Kabupaten Agam, niniak mamak, dan tokoh masyarakat setempat.
Ketua IKAT Kota Padang, Marjanis Angku Basa Diateh, menyatakan gerakan ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi langsung menyentuh aksi lapangan. Sebanyak 1.300 bibit pohon produktif dan kayu hutan telah didistribusikan.
”Kami menanam pohon jenis Surian, Patai, dan Bayua di 10 nagari di Kecamatan Ampek Angkek dan Canduang. Sebanyak 130 batang dialokasikan per nagari untuk ditanam di titik-titik rawan longsor dan aliran sungai,” ujar Marjanis.
Ia menambahkan, keterlibatan tokoh adat atau niniak mamak menjadi kunci keberhasilan gerakan ini. “Kepatuhan anak kemenakan terhadap titah niniak mamak adalah modal sosial besar. Inilah kekuatan adat dalam memulihkan ekosistem lereng Marapi yang mulai tandus akibat penebangan,” imbuhnya.
Salah satu sorotan dalam kegiatan ini adalah inovasi regulasi lokal di Nagari Lasi yang disebut “Buek Arek”. Ketua KAN Nagari Lasi, AKBP Dr. Jamalul Ihsan Dt. Sati, menjelaskan bahwa nagari telah memiliki 15 poin kesepakatan adat untuk menjaga lingkungan.
”Salah satu aturan dalam buek arek kami adalah mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah untuk menanam dua batang pohon. Kami bahkan sudah menyiapkan pembibitan mandiri untuk mendukung aturan ini,” jelas Jamalul.
Langkah ini diapresiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kepala BPSDM Sumbar, Barlius, menekankan pentingnya mengembalikan pola pikir leluhur Minangkabau yang sangat selektif dalam mengelola hutan.
”Eksploitasi hutan oleh investor seringkali mengabaikan keselamatan warga. Gerakan berbasis masyarakat adat seperti ini harus menjadi contoh bagi daerah lain di Sumatera Barat dalam menghadapi ancaman bencana galodo dan tanah longsor,” pungkas Barlius. (gdo)
