PARIAMAN – Pemkab Pasaman Barat lakukan sharing informasi tentang Surat Ederan (SE) Kemendagri tentang penyederhanaan birokrasi ke Pemko Pariaman, Rabu (5/5).
Kedatangan rombongan Pemkab Pasaman Barat dipimpin Ketua DPRD, Parizal Hafni diterima Asisten II Setdako Pariaman, Sumiramis didampingi Kabag Organisasi, LiaLestari di ruang rapat Walikota setempat.
Asisten II Setdako Pariaman, Sumiramis mengatakan kedatangan Pemkab Pasaman Barat ke Pariaman, disamping sharing , juga silahturahmi. Pemerintah pusat memberi tenggat waktu penyederhanaan birokrasi kepada pemerintah daerah sampai bulan juni 2021 mendatang. Karena waktu yang kasip, Pemkab Pasaman Barat, begitupun Pemko Pariaman berusaha menerapkan SE ini sebaik mungkin.
“Dengan batas waktu yang telah ditentukan, semua harus kerja cepat. Pemkab Pasaman Barat masih menunggu regulasi agar semuanya jelas dalam melakukannya. Begitupun Pemko Pariaman akan bekerja cepat dalam melakukan penerapan penyederhanaan birokrasi ini,” ucapnya.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat , Rusdi mengatakan kunjungan kerja dalam rangka silaturahmi dan saling bertukar informasi. Komisi I sebagai mitra dari Bagian Organisasi perlu menyikapi SE dari Mendagri yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia tentang penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi dilingkungan pemerintah daerah.
“Jika kami lihat struktur organisasi yang ada di pemerintahan kabupaten/kota tidak seragam karena sesuai situasi dan kondisi daerah. Namun, tentunya pemerintah pusat menginginkan penataan pada struktur organisasi dengan tujuan dan maksud yang telah diinginkan,” terangnya.
Dikatakannya dalam menyikapi hal tersebut, Komisi 1 DPRD Pasaman Barat yang berperan di daerah perlu membicarakan hal-hal persuasif sesuai kewenangan skala daerah.
“Dari sharing dan bertukar informasi dengan Pemko Pariaman, semoga bisa menjadi acuan bagi kami nanti langkah-langkah yang akan dilakukan dan diambil kabag organisasi dalam penyederhanaan birokrasi di Pasaman Barat,” harapnya. (agus)
