PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat mengebut seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana.
Langkah konkrit dilakukan dengan mengoptimalkan dan mempercepat realisasi alokasi tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat guna memulihkan infrastruktur, layanan publik, sektor ekonomi warga, hingga memperkuat sistem mitigasi bencana masa depan.
Total anggaran dana tambahan TKD secara nasional yang dikucurkan pemerintah pusat mencapai Rp10,6 triliun. Dari angka fantastis tersebut, Provinsi Sumatera Barat berhasil mengamankan alokasi mencapai sekitar Rp2,71 triliun. Dana segar ini telah disalurkan secara bertahap sejak Februari hingga April 2026, dan saat ini seluruhnya telah berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumbar maupun kas pemerintah kabupaten/kota terdampak.
Khusus tingkat provinsi, Pemprov Sumbar mendapatkan jatah TKD sebesar Rp534 miliar yang pengerjaannya tersebar pada 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Porsi anggaran terbesar dialokasikan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) sebesar Rp195 miliar untuk perbaikan sistem pengairan dan sungai, disusul Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) sebesar Rp158 miliar untuk perbaikan jalan dan sarana fisik.
Selain itu, alokasi penting juga diserap Dinas Pendidikan (Rp26 miliar), Dinas Sosial (Rp15 miliar), serta Dinas Pertanian (Rp15 miliar), di samping OPD teknis pendukung lainnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa tambahan dana TKD ini merupakan instrumen yang sangat krusial. Kehadiran dana ini tidak sekadar mengakselerasi pembangunan fisik yang rusak, melainkan ujung tombaknya adalah memulihkan roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung bencana.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program tepat sasaran. Karena itu seluruh daerah dan instansi terkait wajib mempercepat pelaksanaan kegiatan fisik maupun non-fisik di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan warga,” tegas Mahyeldi saat memberikan arahan pada Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Padang, Selasa (21/7).
Rapat strategis tersebut dihadiri langsung oleh jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kementerian/lembaga teknis terkait, serta para bupati dan wali kota dari wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat.
Di hadapan para kepala daerah dan pimpinan OPD, Mahyeldi meminta manajemen penganggaran dijalankan secara optimal lewat perencanaan yang matang, ketepatan sasaran, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan. Ia mengimbau Pemkab dan Pemko untuk membuat pemetaan kebutuhan secara detail, menentukan daftar skala prioritas, hingga mendokumentasikan secara rapi setiap tahapan pekerjaan sebagai bahan evaluasi berkala.
“Kita ingin setiap progres di lapangan terlihat transparan dan terukur. Dengan begitu, kendala teknis dapat dipetakan dan diselesaikan bertahap sehingga target pemulihan total bisa dicapai lebih cepat dari jadwal,” tambah Gubernur.
Tidak hanya fokus pada fisik pembangunan, Gubernur Mahyeldi juga menginstruksikan pentingnya penguatan komunikasi publik. Seluruh perangkat pemerintah diminta masif mempublikasikan setiap capaian pemulihan kepada masyarakat luas melalui berbagai saluran informasi.
“Seluruh pekerjaan pemerintah perlu dipublikasikan secara berkala. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa proses pemulihan terus bergerak maju. Keterbukaan informasi adalah kunci utama membangun kepercayaan publik (public trust),” cetusnya.
Halaman Sambungan Berita
(Disertai Header Logo Pemprov Sumbar & Meta Sambungan)
Kemendagri: TKD Langsung Cair Tanpa Syarat Rumit
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan bersumber Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian menegaskan bahwa seluruh proses transfer tambahan TKD dari pusat ke daerah telah tuntas seratus persen. Fernando menjelaskan bahwa mekanisme dana ini berbeda dari Dana Alokasi Umum (DAU) reguler karena disalurkan tanpa persyaratan rumit agar bisa langsung ditransaksikan.
“Proses penetapan dilakukan Januari, transfer dimulai Februari, dilanjutkan Maret, dan pada April seluruh dana Rp2,71 triliun sudah tuntas masuk rekening kas daerah di Sumbar. Pemerintah pusat telah merampungkan kewajibannya, sekarang bola ada di daerah,” jelas Fernando.
Ia mendesak agar pemerintah daerah tidak menunda eksekusi belanja anggaran akibat prosedur birokrasi yang berbelit. “Kami memahami ada proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa. Namun harapan kami, dana ini segera dibelanjakan. Jangan menunggu terlalu lama karena warga terdampak sangat membutuhkan hasil nyata di lapangan,” tegasnya.
Fernando mengingatkan, berdasarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 900 Tahun 2026, penggunaan dana TKD ini terkunci khusus hanya untuk percepatan rehab-rekon, pemulihan ekonomi warga, serta penguatan mitigasi bencana. Dana tersebut dilarang keras dialihkan untuk kegiatan di luar kebencanaan.
Ia juga meminta Pemprov dan Pemkab/Pemko mulai bersiap mengantisipasi ancaman bencana alam berikutnya, khususnya ancaman gelombang kemarau dan fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncak ekstrem pada September 2026 mendatang. “Langkah mitigasi harus disusun sejak dini. Penanganan bencana di daerah tidak boleh lagi reaktif, tetapi harus terencana dan antisipatif,” imbaunya.
Sumbar Masuk Top 3 Nasional, Sektor Pertanian Pulih 98 Persen
Apresiasi tinggi datang dari Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga. Berdasarkan laporan dan evaluasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Provinsi Sumbar tercatat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan kinerja pemulihan pascabencana terbaik dan tercepat di Indonesia.
Data Satgas menunjukkan, sebanyak 13 dari 16 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumbar saat ini telah beroperasi 100 persen normal, baik dari sisi pelayanan roda pemerintahan maupun aktivitas publik. Kabupaten Tanah Datar dilaporkan bergerak cepat menuju fase normal, sedangkan Kabupaten Agam dan Padang Pariaman masih mendapatkan pendampingan serta perhatian intensif dari tim gabungan.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk capaian Sumatera Barat. Indikator pemulihannya sangat memuaskan, terutama sektor pertanian yang menjadi salah satu percontohan terbaik secara nasional,” puji Kastorius.
Ia membeberkan, pemulihan sarana lahan persawahan yang rusak akibat bencana di Sumbar kini telah mencapai angka fantastis yakni 98 persen. Sebagian besar area sawah yang terdampak bahkan sudah kembali digarap dan memasuki musim tanam. Keberhasilan ini dinilai bukti nyata solidnya kolaborasi antara Pemprov Sumbar, Pemkab/Pemko, kelompok tani, dan jajaran pemerintah pusat.
Kendati demikian, pusat menginstruksikan percepatan penyelesaian pembangunan hunian tetap (huntap), penuntasan penyaluran jatah hidup (jadup), serta proyek normalisasi sungai prioritas. “Pemerintah pusat siap terus mendampingi dan memperkuat koordinasi agar seluruh target rehab-rekon di Sumbar tuntas sempurna,” pungkasnya.
