Maksud minus tokoh itu, bukan dalam bentuk jumlah orang orang hebat Minagkabau. Sebab menurut Jasman Rizal (2022) ketika dia menjadi juru bicara Pemprov Sumbar bahwa dari 500 anggota DPRRI ada sebanyak 147 orang diantaranya orang Minang atau berdarah Minang, tentu saja mereka kebanyakan mewakili daerah luar Sumbar, tempat dimana mereka merantau. Sinyalemen Jasman ini adalah salah satu indikator bahwa orang Minang tetap santiang, apalagi kalau di hitung berapa prosentase anak-anak Minang atau berdarah Minang yang menjadi mahasiswa di Perguruan Tinggi elit negeri ini seperti UI, ITB, UGM dan Unpad misalnya, pasti banyak.
Kembali ke jumlah yang di DPR RI, mereka banyak, tapi mengapa tak kedengaran suaranya? Ada yang keras suaranya, tapi lebih cenderung membela pemerintah seperti Irma Suryani Chaniago dan Arteria Dahlan, ini dimaklumi karena mereka menjadi wakil rakyat dari partai pemerintah.
Walaupun minus tokoh, namun masyarakat Minangkabau tetaplah masyarakat yang kritis. Setidaknya hal itu diakui oleh Gubernur Irwan Prayitno dalam suatu tulisannya tahun 2021 lalu yang saya kutip sebagai berikut.
“Misalnya saja, orang Minang dikenal sebagai pengkritik, yaitu kritis terhadap apa yang dirasakan dan dilihat, baik dalam menilai kebijakan pemerintah maupun lingkungan sekitar, serta hal lainnya. Kritik dilontarkan karena ada ide atau gagasan yang ingin disampaikan, di mana ide yang dimiliki orang lain dianggap memiliki kekurangan sehingga perlu dikoreksi. Ketika kritik menjadi cemeeh (cemooh) yang mengedepankan kemarahan dan nada merendahkan maka yang muncul bukan lagi hal positif, tapi negatif. Sehingga ada yang menyebut orang Minang sebagai pencemeeh (pencemooh) di satu sisi, dan pengkritik di sisi lain.”
Terlepas dari cara menilai kekritisan masyarakat Minangkabau ala Irwan Prayitno, kita telah melihat buktinya, bahwa 85 persen masyarakat Minang tidak memilih Jokowi pada Pilpres 2019, karena orang Minang menilai Jokowi bukan lah tipe pemimpin yang takah.
Orang Minangkabau, selain kritis bahkan kebanyakan mempunyai kemampuan menilai secara objektif keberhasilan dan kegagalan pemerintah. Hal itu juga akan dibuktikan nanti pada Pilpres 2024, orang Minang akan meletakkan pilihannya kepada calon Presiden yang akan merubah keadaan, bukan kepada calon pro kemapanan yang ingin melanjutkan kegagalan mengurus negera. (*)
