Mahasiswa Sumbar Tuntut Pemilu 2019 Dievaluasi

oleh -3.436 views
teks foto : Sekitar 100 mahasiswa Lintas Universitas di Sumatera Barat berdemo ke DPRD Sumbar, Senin (20/4). Demo ini  terkait pelaksanaan pemilu April 2019 lalu (Septri)
PADANG-Sekitar 100 mahasiswa  yang berasal dari berbagai universitas dan perguruan tinggi di Sumatera Barat datang berunjuk rasa ke DPRD Sumbar, Senin (20/5). Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Sumatera Barat tersebut berdemo terkait pelaksanaan pemilu April lalu yang dinilai banyak kecurangan dan menimbulkan sekitar 500 korban nyawa. Sayangnya aksi unjuk rasa tersebut sempat ricuh karena mahasiswa memaksa masuk ke gedung dewan. Mereka kesal sebab tak seorangpun anggota dewan yang berada di gedung DPRD.
Untungnya kericuhan tersebut tak berlangsung lama. Walaupun memang sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga di gedung dewan. Namun kericuhan diselesaikan dengan mengizinkan belasan perwakilan mahasiswa masuk ke gedung dewan dan menyampaikan aspirasi mereka di salah satu gedung rapat.
Koordinator BEM se-Sumatera Barat, Indra Kurniawan mengatakan dengan unjuk rasa itu mereka menuntut adanya evaluasi menyeluruh untuk pelaksanaan pemilu April 2019 lalu. Terutama dari segi kepastian perlindungan kesehatan untuk para panita pelaksanaan pemilu.
“Pemilu April lalu sudah menelan korban nyawa yang sangat tidak sedikit. Ini sungguh tidak wajar dan harus ditindaklanjuti sebagai evaluasi untuk pelaksanaan pemilu yang lebih baik di masa yang akan datang,” ujar Indra.
Para mahasiswa ini menilai sistem pemilu serentak tersebut harus dievaluasi. Selain juga perlu ada tim pencari fakta untuk membantu menuntaskan isu kemanusiaan terkait banyaknya panita pelaksanaan pemilu yang sakit dan bahkan meninggal dunia.
Terhitung sejak 32 hari pasca pemilu serentak tercatat sudah ada sebanyak 527 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia. Sebanyak 11.239 orang sakit. Di Sumatera Barat KPPS yang meninggal sebanyak enam ornag dan 108 orang sakit.
“Saat ini belum ada tindak lanjut oleh pemerintah untuk mencari gakta penyebab kematian seca medis. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya isu yang berkembang terkait kelelahan tidak menjadi penyebab kematian,” ujarnya.
Selain itu terkait pemberian santunan untuk para korban ini, para mahasiswa menilai pelaksanaannya tersendat. KPU RI telah menyatakan akan memberikan santunan sebesar Rp36 juta untuk para korban ini namun sampai sekarang sayangnya belum semua disalurkan.
Para mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera menyelesaikan adanya sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi. Masalah ini, ujar Indra harus secepat mungkin dilakukan dengan tuntas agar masyarakat tak bingung dan terpecah belah.
“Jangan sampai adanya saling klaim dan masalah kecurangan yang tak diselesaikan dengan jelas membuat masyarakat krisis kepercayaan pada pemerintah. Selain itu jangan sampai masyarakat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu,” tegasnya.
Selain itu para mahasiswa menuntut adanya penyelesaian terkait beberapa isu lainnya. Seperti masalah distribusi logistik tanpa pengawalan. Salah satunya di Jawa Tengah. Selain juga masalah adanya 9 distrik di Papua yang terlambat mencoblos karena keterlambatan kedatangan logistik.
Indra mengatakan kecewa karena kedatangan mereka ke gedung dewan tak disambut oleh seorang pun wakil rakyat DPRD Sumbar. Dia mengatakan maklum jika anggota dewan pastilah memiliki agenda ke luar kota demi menjalankan fungsi kedewanan. Namun menurut dia sangat tak etis jika tak seorangpun anggota dewan tetap tinggal di Padang dan berada di gedung dewan.
“Kami saja yang mahasiswa, di BEM pasti tak akan kosong. Setidaknya ada satu dua orang yang tetap tinggal di markas BEM untuk menindaklanjuti jika ada masalah di kampus. Masa ini anggota dewan sampai tak seorang pun ada di gedung DPRD ini,” ujar Indra geram.
Namun para mahasiswa tersebut kemudian tetap menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Mereka menyampaikan tuntutan pada kepala bagian (kabag) di DPRD Sumbar yang menyambut mereka. Para kabag tersebut, salah satunya Rismunandi, berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke anggota dewan. Selain juga memastikan aspirasi serta tuntutan tersebut diterima dan ditindaklanjuti para anggota dewan. (401)
Loading...