LaNyalla: Tak Ada Alasan Menunda Pembangunan Bandara Bali Utara

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara silaturahmi dengan para tokoh dan masyarakat di Buleleng, Senin (19/6/2023). (ist)

BULELENG– Harapan masyarakat Bali Utara untuk segera dilakukan pembangunan Bandara Internasional dapat dukungan penuh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dalam acara silaturahmi dengan para tokoh dan masyarakat di Buleleng, Senin (19/6/2023), LaNyalla menegaskan bahwa tidak ada alasan menunda Bandara yang akan dibangun di atas pantai atau off shore airport tersebut.

Kata pria asli Bugis yang lahir di Jakarta dan besar di Surabaya itu, pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara akan menjadi pengungkit perekonomian di wilayah Bali Utara, khususnya Kabupaten Buleleng. Oleh karenanya, LaNyalla menilai tak ada alasan untuk menolak rencana pembangunan bandara ini.

“Kita tidak bisa melihat perekonomian Provinsi Bali hanya dari Kabupaten Badung saja. Tetapi juga harus melihat perekonomian di Kabupaten Buleleng dan lainnya. Dari data BPS, jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Bali masih didominasi oleh Kabupaten Karangasem dan Buleleng,” terang LaNyalla, Senin (19/6/2023).

Senator asal Jawa Timur itu memaparkan, kesenjangan, khususnya dalam kemampuan fiskal antar-kabupaten atau wilayah, adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan. Tentu agar terjadi pemerataan, yang kemudian menjadi penunjang perekonomian provinsi dan perekonomian nasional.

Hal ini berkaitan erat dengan rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara. LaNyalla sudah mendengar sendiri bagaimana masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Buleleng mendukung rencana pembangunan tersebut, yang salah satunya diwujudkan dengan kesediaan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif.

Apalagi jika kita mengacu kepada data, imbuh LaNyalla, tingkat kepadatan Bandara Ngurah Rai di Denpasar menjadi persoalan karena tidak memungkinkan untuk diperluas lagi, baik runway, terminal dan kelengkapannya. Ditambah terbatasnya jalan akses dari dan ke bandara.

“Proyek ini juga tidak akan menggerus lahan pertanian produktif melalui alih fungsi lahan. Juga tidak akan menggusur sekolah, fasilitas umum, situs maupun tempat-tempat upacara keagamaan. Karena bandara tersebut sepenuhnya dibangun di atas pantai, atau off shore airport. Dan ini akan menjadi Bandara off shore ketiga yang ada di Asia, setelah Bandara Kansai di Jepang dan Dalian di China,” katanya.

LaNyalla melanjutkan, bila kita melihat outlook prediksi jumlah penumpang perjalanan global yang akan mencapai lebih dari 7,8 miliar penumpang pada tahun 2038, di mana Indonesia akan menjadi 4 besar pasar penerbangan di dunia, tentu permintaan konektivitas global akan meningkat pesat.

“Jadi saya yakin, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini akan menjadi pengungkit peningkatan pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, yang pada akhirnya menjadi jalan keluar peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali Utara. Sehingga pada akhirnya akan mampu mengatasi ketimpangan ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan,” ujar LaNyalla.

Hal senada diungkapkan Senator asal Bali I Made Mangku Pastika. Kata dia, seperti disampaikan secara teknis pembangunan Bandara sudah ready. “Semuanya sudah. Kajian data, kajian sosial, kajian teknis penerbangan, kajian lingkungan semua sudah beres, tinggal yang belum keluar adalah penetapan lokasi,” kata Mangku.

Lanjut Mangku, tadinya ada rencana pembangunan di darat, namun dibatalkan. PT BIBU Panji Sakti sebagai pihak yang akan membangun akhirnya menetapkan di pesisir laut.

“Mereka sudah berpengalaman, secara teknologi untuk membuat landasan di laut. Polusi suara juga kalau di laut tidak ada. Suara pesawat hilang kalau di laut. Warga sekitar tidak terganggu polusi suara. Ramah lingkungan dan tidak mengganggu daratan, karena Bali itu kecil, kalau daratan digunakan untuk airport maka makin kecil. Kebetulan dulu lokasi yang akan dibangun Bandara ini adalah abrasi jadi bukan menggunakan metode reklamasi, tapi re-claim,” bebernya.