PARIK MALINTANG – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, menyoroti lambannya realisasi pemanfaatan bantuan sektor pertanian di Sumatera Barat pascabencana hidrometeorologi. Padahal, anggaran terkait sudah ditransfer ke daerah sejak Januari 2026.
Mentan menyampaikan hal itu saat meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (14/4/2026).
Menurut Mentan Amran, di tengah kerusakan ribuan hektare lahan pertanian itu, ada fakta krusial yang perlu dibuka lebar, yakni anggaran ratusan miliar rupiah untuk pemulihan tersebut sebenarnya sudah ditransfer ke daerah sejak Januari 2026.
Namun hingga kini, realisasi pemanfaatannya dinilai belum maksimal.
“Ya, sejak awal bencana kami langsung turun. Bantuan dari Kementerian Pertanian bersama mitra mencapai Rp75 miliar. Kemudian bantuan beras kurang lebih Rp1 triliun untuk tiga provinsi terdampak,” ujar Amran.
Khusus untuk Sumatera Barat, pemerintah pusat menggelontorkan Rp455 miliar untuk sektor pertanian, serta tambahan sekitar Rp500 miliar dari sektor perkebunan. Nilai tersebut menjadi salah satu paket bantuan terbesar untuk pemulihan pascabencana di daerah itu.
Namun, besarnya anggaran tak berbanding lurus dengan kecepatan realisasi di lapangan. Amran menyayangkan proses yang masih tersendat di tingkat daerah, terutama dalam penyelesaian data administrasi.
“Anggarannya sudah ada sejak Januari di provinsi. Kami minta provinsi dan kabupaten segera menyelesaikan data agar bantuan bisa segera disalurkan,” tegasnya.
Katanya, keterlambatan ini tidak bisa terus dibiarkan, mengingat para petani membutuhkan kepastian untuk kembali menanam dan memulihkan penghasilan mereka.
Amran juga memastikan seluruh biaya rehabilitasi lahan pertanian terdampak, termasuk sekitar 7.000 hektare lahan rusak, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Artinya, tidak ada alasan bagi daerah untuk menunda proses pemulihan.
Menurutnya, kendala yang terjadi lebih banyak disebabkan penyesuaian birokrasi di daerah. Meski demikian, ia meminta agar proses tersebut segera dituntaskan dalam waktu singkat.
“Sekali lagi, kami sudah cairkan sejak Januari. Tadi sudah ada komitmen, dalam satu bulan ini harus selesai,” kata Amran.
Pemerintah pusat pun mendesak adanya percepatan dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Tanpa itu, bantuan besar yang sudah tersedia berisiko tertahan, sementara petani terus menanggung dampak bencana.
Yang jelas, Menteri Amran menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan. Terutama di daerah yang terdampak bencana.
Terhalang Birokrasi
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy yang ikut mendampingi Mentan, mengakui masih banyak hal yang mesti disempurnakan khususnya penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Kata Wagub, salah satu penyebab lambatnya penanganan itu dikarenakan terhalang birokrasi. Kendati demikian, Vasko menegaskan telah berbicara dengan bupati dan wali kota agar menindaklanjuti arahan Presiden dan Mentan.
“Bantuan dari Bapak Presiden itu harus betul-betul sampai di masyarakat,” kata dia menegaskan.
Sedangkan dalam kunjungannya ke Agam, Bupati Benni Warlis memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai usulan strategis, khususnya terkait pemulihan sektor pertanian pascabencana yang melanda daerah setempat. (r)
