Komisi VIII DPR Kritik Menag Umumkan Pembatalan Haji 2020

  • Whatsapp
asli chaidir

PADANG-Komisi VIII DPR menyesalkan keputusan Menteri Agama Fachrul Razi yang mengumumkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun ini tanpa berkonsultasi dengan DPR.

“Harusnya segala sesuatu tentang haji diputuskan bersama DPR. Apakah biaya penyelenggaraan haji, anggaran setoran dari calon jemaah, kemudian pemberangkatan dan pemulangan. Termasuk hal yang sangat penting seperti ini, harus bersama DPR untuk memutuskan batal atau tidak,” terang Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd Asli Chaidir kepada Singgalang, Selasa (2/6).

Asli berpendapat, Menag telah melakukan kekeliruan dan tak memahami tata aturan bernegara dalam mengambil keputusan strategis. Apalagi ini menyangkut hajat umat Islam, ratusan ribu jemaah nasibnya. Bahkan dinilai pula telah melanggar UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Apalagi Arab Saudi belum melaporkan nasib pelaksanaan haji tahun ini akibat pandemi virus corona, meski tempat ibadah di sana sudah mulai dibuka. Harusnya ditunggu dulu laporan resmi dari Arab Saudi, baru diputuskan,” terang politisi PAN asal dapil Sumbar ini.

Menurut Asli, dengan keputusan pemerintah seperti itu (pembatalan keberangkatan haji 2020), sementara di sisi lain, ternyata Arab Saudi memutuskan pelaksanaan haji dibuka, apa jadinya.

“Pasti ratusan ribu calon jemaah haji protes dan heboh, karena mereka sampai 10 tahunan menanti giliran untuk menunaikan ibadah haji,” kata Asli.

Asli pun curiga, karena pada Selasa (2/6) sudah diagendakan rapat virtual antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama. Tapi dibatalkan dan diagendakan kembali pada Kamis (4/6).

“Rupanya, pembatalan rapat kerja hari ini, Menteri Agama mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini. Ini kebijakan yang perlu dipertimbangkan masak-masak dengan melibatkan DPR, minimal Komisi VIII. Sekali lagi, karena ini menyangkut nasib orang banyak,” terang dia. (015)

Pos terkait