Padang  

Ketua DPRD Padang Muharlion Desak Percepatan Penanganan Banjir dan Pelaksanaan Master Plan Drainase

PADANG – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mendorong Pemerintah Kota Padang untuk mengambil langkah konkrit dan cepat dalam mempercepat penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi persoalan utama warga ibu kota Sumatra Barat.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Muharlion usai memimpin Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang pada Jumat (7/8/2026).

Muharlion menekankan pentingnya optimalisasi alokasi Transfer ke Daerah (TKD) guna menuntaskan berbagai program infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan serta perbaikan sarana Pengendalian banjir di wilayah rentan bencana.

Menurutnya, DPRD bersama pemerintah daerah akan terus memantau kondisi lapangan secara berkala untuk memastikan kecukupan anggaran infrastruktur, sekaligus membuka peluang penyesuaian anggaran jika masih ditemukan kekurangan fisik di lapangan.

Baca Juga  Komisi I DPRD Padang Minta Aparat Keamanan Kawal Distribusi Sembako

Ia mengingatkan bahwa Pemko Padang telah memiliki dokumen master plan pengendalian banjir, sehingga fokus utama pemerintah saat ini harus tertuju pada eksekusi dan pengaplikasian rencana strategis tersebut secara nyata.

Selain mengandalkan APBD kota, Muharlion mendorong Pemko Padang aktif menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mendanai proyek-proyek drainase dan normalisasi sungai berkebutuhan anggaran besar.

Ia menggarisbawahi bahwa mitigasi bencana tidak hanya berpusat pada pembangunan fisik, tetapi juga wajib memperkuat penataan ruang berbasis risiko, penyiapan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.

Baca Juga  Nyawa Anak Padang Ditaruhkan? Ketua DPRD Tegaskan SPPG Jangan Main-Main Soal Keracunan Makanan!

Langkah tanggap darurat pascabanjir yang telah berjalan dengan baik diimbau untuk segera disusul oleh penanganan jangka panjang melalui perbaikan sistem drainase perkotaan, normalisasi alur sungai, penataan daerah resapan air, dan pengetatan alih fungsi lahan.

DPRD Kota Padang berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan penganggaran agar penanganan banjir tidak berhenti pada bantuan masa tanggap darurat semata, melainkan bermuara pada solusi infrastruktur yang permanen.

Muharlion menutup imbauannya dengan mengajak jajaran pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga lingkungan demi mewujudkan Kota Padang yang tangguh dan bebas banjir di masa depan. (*)