Oleh : Dr.M.A.Dalmenda. M.Si
(Dosen Jurnalistik Media Tv dan Film Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unand)
Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 12 November 2026, menjadi saksi sebuah ironi yang menggetarkan sendi-sendi kebebasan berpendapat di republik ini. Di kursi saksi, Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, berdiri memanggul beban seperempat abad pengabdiannya di dunia kewartawanan. Dengan suara yang bergetar oleh prinsip, ia menggugat sebuah preseden berbahaya: ditariknya produk jurnalistik tayangan program “Rakyat Bersuara” edisi 29 April 2025 sebagai barang bukti dalam pusaran perkara pidana dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang menjerat Dokter Tifauzia Tyassuma. Bagi Aiman, dan bagi nurani pers yang merdeka, peristiwa ini bukan sekadar urusan administrasi pembuktian hukum, melainkan sebuah alarm nyaring atas terancamnya kedaulatan ruang redaksi.
Dalam tradisi demokrasi yang beradab, pers adalah pilar keempat yang berdiri tegak bukan sebagai hakim yang mengetukkan palu vonis, melainkan sebagai cermin tempat masyarakat menatap realitas dari berbagai sudut cahaya. Ketika tayangan bertajuk “Tiga Terlapor Kasus Ijazah Jokowi Bersaksi” itu diseret ke ranah pidana, terjadi sebuah kerancuan epistemologis dalam memandang kerja jurnalistik. Pers tidak pernah dilahirkan untuk menyimpulkan kebenaran absolut atas pernyataan seorang narasumber; pers hadir untuk menyediakan panggung dialektika agar publik memperoleh haknya atas informasi. Membawa produk jurnalistik ke meja hijau sama halnya dengan mengadili cermin karena pantulan bayangan yang tak menyenangkan.
Di titik krusial inilah, sikap pembelaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap Aiman Witjaksono menemukan pijakan moral dan konstitusionalnya. PWI memahami betul bahwa membiarkan satu produk jurnalistik dikriminalisasi atau dijadikan alat bukti pidana berarti membuka kotak Pandora yang kelak akan membungkam seluruh ruang redaksi di tanah air. Jika setiap dialog di layar kaca atau tulisan di lembaran koran bisa sewaktu-waktu dicabut dari habitatnya untuk menjerat narasumber atau bahkan wartawannya di pengadilan umum, maka nyali jurnalisme investigatif dan dialog kritis akan layu sebelum berkembang. Pembelaan PWI adalah ikhtiar merawat pagar batas agar hukum pidana tidak melangkah terlalu jauh memasuki wilayah sakral kemerdekaan pers.
Pagar batas itu sesungguhnya telah dipancangkan dengan kokoh oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang kerap dikenang dalam semangat sejarah sebagai UU Pokok Pers bersama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedua regulasi ini secara sadar merancang arsitektur hukum khusus (lex specialis) dan lembaga pengawas independen bagi sengketa yang lahir dari rahim pemberitaan maupun siaran televisi. Segala kekeliruan, ketidakakuratan, atau keberatan atas sebuah karya jurnalistik penyiaran telah disediakan saluran penyelesaiannya secara bermartabat melalui hak jawab, hak koreksi, mediasi di Dewan Pers, serta pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang bersinergi lewat Nota Kesepahaman (MoU).
Dalam ekosistem ini, KPI memegang mandat sebagai penjaga gawang frekuensi publik melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Apabila sebuah tayangan dianggap melanggar kepatutan atau merugikan nama baik, pintu masuk koreksinya berada di tangan KPI melalui klarifikasi atau sanksi administratif—bukan aparat penegak hukum yang langsung mencabut rekaman siaran untuk dijadikan barang bukti pidana.
Lebih jauh lagi, bila ditelaah melalui parameter UU Penyiaran maupun Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tayangan “Rakyat Bersuara” edisi 29 April 2025 tersebut justru menunjukkan kepatuhan pada kaidah penyiaran yang sah dan tidak terindikasi melanggar hukum. Sepanjang perjalanan tayangan itu, tidak ditemukan catatan sanksi ataupun penilaian pelanggaran dari KPI, sebab isinya bukanlah siaran yang bersifat fitnah, menghasut, ataupun menyebarkan kebohongan yang dikreasi redaksi. Sebagaimana dipaparkan Aiman di hadapan majelis hakim, redaksi menjalankan fungsi moderasi secara aktif dengan menghadirkan narasumber dari berbagai perspektif melalui proses riset yang ketat.
Ketika sebuah klaim dilontarkan dan diragukan pijakannya, pemandu acara segera membuka ruang bagi pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di sinilah prinsip keberimbangan (cover both sides) dan keadilan (fairness) bekerja mempertemukan argumen dengan kontra-argumen secara proporsional, sembari menjaga garis pemisah yang tegas antara pernyataan pribadi narasumber dengan sikap redaksi yang tidak pernah menghakimi.
Etika pers mengajarkan bahwa wartawan harus menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Ketika kaidah-kaidah etik ini beserta rambu-rambu P3SPS KPI telah dijalankan dalam sebuah forum diskusi terbuka, maka produk yang lahir darinya adalah karya intelektual jurnalistik yang dilindungi undang-undang, bukan alat kejahatan yang layak disita sebagai barang bukti pidana.
Kesaksian Aiman Witjaksono, solidaritas PWI, serta posisi krusial Dewan Pers dan KPI hari ini adalah pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa kemerdekaan pers bukanlah hak istimewa para wartawan, melainkan hak asasi warga negara untuk tahu. Jika marwah UU Pers dan UU Penyiaran terus tergerus oleh tafsir hukum yang sempit, dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers serta KPI kian dipinggirkan, maka kita sedang perlahan-lahan memadamkan lentera demokrasi kita sendiri. Sebab pada akhirnya, pers yang merdeka dan beretika hanya bisa bernapas lega di dalam sebuah negara yang menghormati batas-batas kewenangan lembaga yang diciptakannya sendiri. (*)
