Dengan anggaran ini tentu akan kita perbaiki naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) terkait dengan efesiensi, perjalanan dinas dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pertemuan itu kita efesiensikan. Ini untuk penambahan persiapan pilkada dalam suasana covid, maka kita dukung dengan Alat Pelindung Diri (APD) dengan rapid test”katanya.
Untuk APD, kemarin pemprov sudah membahasnya di gugus tugas, dan tim sudah menyiapkan. Dengan harapan semua bisa tercover. Kalaupun tidak, tentu akan ditambahkan lagi dalam bentuk NPHD guna memenuhi kebutuhan dilapangan.
Terkait, jadwal tahapan karena suasana covid tentu ada suatu pemikiran agar aman covid tetap produktif untuk mensukseskan. Misalnya jadwal tahapan, saat covid berkampanye 71 hari yang dijadwalkan dari 26 September sampai 5 Desember.
“Waktu 71 hari sama dibanding sebelumnya terjadi bencana covid. Lalu saya mengusulkan jadwaln kampanye jadi 51 hari. Ini sebagai antisipasi, pencegahan penularan virus” terangnya.
Gubernur mengusulkan karena situasi covid saat ini, masyarakatpun tidak keluar dan tidak ada kampanye. Kemarin juga ada beberapa partai yang mengusulkan ke Mendagri, agar memperpendek jadwal kampanye. Tujuannya agar calon kepala daerah yang akan bertarung bisa fokus, mempersiapkan segala halnya.
“Kalau seandainya bisa dipangkas 50 hari, artinya masih bisa lebih hemat menjadi 21 hari, maka tahapan 15 Juni ini yang sangat pendek waktunya tinggal beberapa hari lagi. Jadwal itu masih bisa diundur hingga bulan Juli untuk kesiapan kita lebih matang,” ujar Gubernur.
Konsekuensinya adalah pengadaan logistik setelah penetapan mungkin agak singkat dengan adanya relokasi dan refokusing yang diarahkan menteri kepada kita memberikan kemudahan termasuk juga data tanggap darurat, karena pemprov tidak memakai pengadaan yang sifatnya normal.
