Payakumbuh — Kelurahan Payolansek, mengoptimalkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai langkah konkret mendekatkan layanan dasar kepada masyarakat sekaligus menekan angka stunting dan kemiskinan.
“Bapak Walikota Zulmaeta ingin posyandu benar-benar hadir membantu masyarakat, menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Payakumbuh,” kata Lurah Payolansek Aldi Kristian, Selasa (5/5/2026).
Aldi menjelaskan, Posyandu 6 SPM mencakup enam bidang utama, yakni kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pendidikan, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).
Menindaklanjuti arahan Walikota Payakumbuh Zulmaeta, Aldi mengatakan, program ini digelar rutin setiap Senin pertama setiap bulan sebagai wadah pelayanan terpadu lintas sektor di tingkat kelurahan. “Pelaksanaan rutin ini memudahkan masyarakat mengakses layanan dasar sekaligus menjadi ruang koordinasi antara masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan Posyandu 6 SPM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Regulasi tersebut mendorong penguatan fungsi posyandu tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga sebagai pusat layanan sosial dan pembangunan masyarakat. “Dengan payung regulasi yang jelas, kami bisa mengintegrasikan berbagai layanan sehingga lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Menurut Aldi, kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi riil yang mereka hadapi di lapangan. Masukan itu kemudian menjadi dasar bagi organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dalam merumuskan solusi sesuai bidang masing-masing. “Banyak persoalan yang teridentifikasi langsung dari masyarakat, dan itu menjadi bahan bagi OPD untuk bergerak cepat memberikan solusi,” ucapnya.
Ia mengatakan, pihak kelurahan akan terus mendukung dan memperkuat pelaksanaan Posyandu 6 SPM karena dinilai memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan di tingkat akar rumput. “Posyandu 6 SPM ini menjadi instrumen kita dalam memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (207)
