Bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten dan kota melihat kehadiran pembangunan JTT Sumatera? Menurut Syafruddin Karimi, mereka harus menempatkannya sebagai instrumen kebijakan pembangunan wilayah (development policy). Pemerintah provinsi mesti mengintegrasikan perencanaan kabupaten dan kota berkaitan dengan dan terdampak pembangunan jalan tol.
“Pembangunannya mesti menempatkan kepentingan penguatan ekonomi rakyat dalam perencanaan pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol adalah untuk kepentingan perbaikan dan penguatan ekonomi rakyat, bukan ekonomi rakyat untuk kepentingan jalan tol,” katanya.
“Paradigma pembangunan daerah harus bertemu dan sejalan dengan paradigma pembangunan jalan tol. Ini adalah tugas pemerintah daerah,” jelas Syafruddin Karimi kepada topsatu.com.
Pengerjaan
Keseriusan pemerintah pusat membangun JTT Sumatera terus diperlihatkan. Setidaknya, hal ini tergambar dari kinerja pengerjaan proyeknya yang digeber PT Hutama Karya (Persero). PT Hutama Karya (HK) membeberkan pencapaian penyelesaian seluruh proyek pembangunan infrastruktur yang sedang digarap tahun 2020.
Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menyebutkan, Hutama Karya berhasil merampungkan dan mengoperasikan 2 (dua) ruas tol baru di JTT Sumatera yakni ruas tol Pekanbaru – Dumai dan Sigli – Banda Aceh Seksi IV pada tahun 2020. Sehingga total panjang JTTS yang dibangun hingga penghujung tahun 2020 yakni 1.156 Km dengan 643 Km ruas sedang konstruksi dan 513 Km ruas sudah beroperasi. Selain itu hingga Januari 2021, perusahaan juga menggarap konstruksi 8 (delapan) ruas JTTS lainnya diantaranya Tol Sigli – Banda Aceh (60 Km) dengan total progres konstruksi mencapai 63%, Tol Pekanbaru – Pangkalan (83 Km) dengan progres konstruksi mencapai 41%, Tol Padang – Sicincin (37 Km) dengan progres konstruksi mencapai 36%, Tol Bengkulu – Taba Penanjung (18 Km) dengan progres konstruksi 80%, Tol Sp. Indralaya – Muara Enim (121 Km) dengan progres konstruksi 19%, Tol Binjai – Langsa seksi Binjai – Pangkalan Brandan (58 Km) dengan progres konstruksi 27%, Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (143 Km) dengan progres konstruksi 59% dan Tol Kisaran – Indrapura (48 Km) dengan progres konstruksi 17%.
Di tahun 2021 ini, Hutama Karya menargetkan penyelesaian konstruksi pada beberapa ruas tol di Jalan Tol Trans Sumatera. Diantaranya yakni Tol Bengkulu – Taba Penanjung (18 Km), Tol Sigli – Banda Aceh seksi 2 Seulimun – Jantho (6 Km), seksi 5 Blang Bintang – Kuto Baro (8 Km) dan seksi 6 Kuto Baro – Baitussalam (5 Km) serta Tol Pekanbaru – Bangkinang sepanjang 40 Km (hutamakarya.com, 10 Februari 2021).
Ganti Rugi
Syafruddin Karimi juga menilai hal yang wajar jika terjadi berbagai hambatan dalam pembangunan jalan tol, seperti lambannya proses pembebasan lahan JTT Sumatera ruas tol Padang-Sicincin. Akibatnya, proyek fisik pembangunan ruas Padang-Sicincin terhenti menjadi salah satu isu tentang kegagalan pemerintah daerah dalam menangani pembebasan lahan plus ganti rugi.
Menjawab persoalan itu, Direktur Operasi III PT HK (Persero), Koentjoro, dalam keterangan tertulisnya yang dikutip detikfinance, Sabtu (6/3/2021), mengatakan HK selaku pengembang proyek tol tersebut membantah hal itu. Namun demikian pihaknya mengakui, dalam membangun proyek jalan tol Padang-Sicincin, HK kerapkali terkendala di lapangan.
Menurut Koentjoro, pembebasan lahan di wilayah Sumatera Barat masih menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan hingga saat ini. Perusahaan hanya dapat mengerjakan konstruksi tol sesuai dengan lahan yang telah dibebaskan.
