Lebih jauh ia menduga, usai dilakukannya pemutusan kontrak kerja sama media dengan DPRD Dharmasraya sejak 1 Juli 2020, dimana anggaran sekertariat dewan (Sekwan) direfocusing besar-besaran mengikuti petunjuk pemerintah pusat pihak DPRD tak mempublikasikan kegiatan yang dilakukan di luar daerah.
“Kalau kegiatan di Dharmasraya, seperti rapat, reses, dan kunker ke OPD, mereka publis di medsos resminya DPRD. Tapi kalau kegiatan mereka di Hotel mewah baik di Jambi, Pekanbaru dan benerapa hari yang lalu di Kabupaten Bungo, tidak pernah mereka posting di medsos DPRD,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bagian Humas dan Persidangan pada lembaga tersebut, Syamsuardi, mengaku APBD-P daerah tersebut sudah disahkan oleh lembaga tersebut bersama pihak pemerintah eksekutif.
“Untuk anggaran publikasi media massa memang tidak ada lagi karena kemampuan keuangan yang terbatas, ” katanya.
Ketika dikonfirmasikan ke Sekretaris Dewan setempat, Nasution, ia mengaku tidak mengetahui sebab hilangnya anggaran itu. “Tanya saja sama pak Syamsuardi, ” ujarnya singkat. (roni)
