JAKARTA – Wakil Ketua Komite IV DPD RI yang juga senator Maluku Novita Annakota menyampaikan, berdasarkan daftar rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS II Tahun 2022, Sulawesi Selatan memuat 21 temuan dengan nilai sebesar Rp 72,76 miliar dan 82 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp 71,6 miliar.
“Oleh karena itu, salah satu diantara keluaran dari kunjungan kerja DPD RI adalah memperoleh informasi terkait kendala tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas temuan hasil pemeriksaan pada Pemerintah Daerah pada IHPS II Tahun 2022,” katanya saat kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2022 di provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, menyatakan pada entitas wilayah Sulawesi Selatan, jumlah temuan sebanyak 9324 temuan senilai Rp3,31 triliun dan jumlah rekomendasi sebanyak 24456 rekomendasi senilai Rp2,37 triliun.
Terkait rencana aksi tindak lanjut LHP, ia menyatakan terdapat 5 tahapan, yakni kegiatan tindak lanjut, penentuan person in charge (PIC), penjadwalan pelaksanaan tindak lanjut, pembuatan dokumen pendukung tindak lanjut, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan kerugian negara/daerah.
Gusti Farid Hasan Aman, anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan, menanyakan kepada BPK Sulsel terkait contoh temuan berulang.
Evi Zainal Abidin, senator dari Jawa Timur, menyatakan ada ketimpangan pengelolaan dan kinerja keuangan daerah antara BPK Sulawesi Selatan dibandingkan BPK Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. “Apa prestasi utama BPK Sulsel terkait masih banyaknya kendala pengelolaan keuangan pada Pemkot/Pemkab di Sulsel?” tanya Evi kepada BPK RI Perwakilan Sulsel.
Senator DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Afnan Hadikusumo menanyakan rata-rata temuan BPK RI Perwakilan Sulsel dari tahun ke tahun.
Sebagai koordinator kunjungan DPD RI di Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, Senator Sulawesi Selatan menyatakan siap memberikan dukungan pengawasan BPK RI terhadap Pemerintah Daerah di Sulsel.
Rapat kunjungan kerja ini dilanjutkan dengan diskusi lebih intens antara BPK Sulawesi Selatan dan Komite IV DPD RI serta ditutup oleh Sukiryanto selaku pimpinan rapat dengan menyampaikan apresiasinya atas pemaparan serta diskusi yang berlangsung dari BPK Sulawesi Selatan di dalam forum. (rl)
