Setelah berkeliling di 37 desa dan kelurahan yang tersebar di empat kecamatan—Silungkang, Lembah Segar, Barangin, dan Talawi—ditemukan bahwa Kecamatan Talawi menjadi wilayah yang paling siap membangun kantor dan gerai Program Nasional Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Sawahlunto.
“Bahkan Kecamatan Talawi yang terdiri dari 11 desa, yakni Talawi Mudik, Talawi Hilir, Sijantang Koto, Salak, Sikalang, Rantih, Bukit Gadang, Batu Tanjung, Tigo Tumpuak, Data Mansiang, dan Kumbayau, telah melaksanakan pembangunan KMP yang progresnya sudah mencapai lebih dari 50 persen di atas lahan seluas 30 x 20 meter.
Camat Talawi, Uchaq Hardian, didampingi Pasi Intel Kodim 0310/SSD Letda Inf Aspil Abyas yang juga Plt Danramil Talawi, saat dikonfirmasi TOPSatu.com di Kumbayau, Senin (13/4), menegaskan bahwa Kecamatan Talawi optimistis mampu membangun kantor dan gerai KMP. Hal ini karena lahan untuk pembangunan sudah tersedia, meskipun berada di medan yang cukup berat dan berbukit terjal.
“KMP di Kumbayau saja, saat memulai pembangunan dan pematangan lahan, memakan waktu hingga 1,5 bulan serta membutuhkan tambahan anggaran yang tidak sedikit,” ungkapnya.
Kendati demikian, lanjut Camat, pihaknya tidak patah semangat dalam menyukseskan program nasional tersebut. Setelah Kumbayau, Desa Batu Tanjung juga segera melaksanakan pembangunan KMP.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOSPMDPPA) Sawahlunto, Adriusman, membenarkan bahwa sejumlah desa masih terkendala lokasi lahan pembangunan KMP, terutama di 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Barangin dan Lembah Segar.
“Namun demikian, kami tetap berupaya melakukan pengadaan lahan. Ironisnya, untuk mendapatkan lahan seluas itu cukup sulit. Bahkan dua desa di Kecamatan Barangin, yakni Desa Kolok Nan Tuo dan Desa Lumindai, hingga saat ini masih menumpang kantor di bangunan bekas sekolah dasar dan Kantor KAN Lumindai,” ujarnya.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Perindagkop) Sawahlunto, Tatang, juga membenarkan sulitnya mendapatkan lahan untuk lokasi KMP. Ia menyebutkan, salah satu solusi yang akan ditempuh adalah menyurati Gubernur Sumatera Barat untuk diteruskan kepada kementerian terkait.
“Minimal kegiatan bisnisnya bisa dijalankan terlebih dahulu agar roda ekonomi desa tetap berputar,” katanya.
Sebagaimana diketahui, hampir seluruh daerah di Sumatera Barat mengalami kendala serupa. “Tidak semudah berbicara atau memberi perintah saja,” tegas Tatang.
Pembangunan kantor dan gerai KMP ini memerlukan anggaran yang cukup besar, dengan skema pemotongan anggaran sebesar Rp500 juta per tahun selama enam bulan.(***)
