Limapuluh Kota – Warga Kecamatan Kapur IX dan sekitarnya boleh bergembira. Setelah lama mengidamkan sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang representatif, modern dan sesuai standar pelayanan kesehatan, segera hadir di daerah itu. Hal itu sejalan dengan selesainya fasilitas tambahan di Unit Gawat Darurat (UGD), berupa bangunan UGD, Ruang Rawat Inap, Alat Ultrasonografi (USG) dan Elektrokardiografi (EKG).
Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, akhirnya meresmikan Puskesma Muaro Paiti, Kapur IX, Sabtu (7/1). Tambahan fasilitas IGD yang diresmikan itu menelan biaya total Rp1,5 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan 2022. Kehadiran Puskesmas itu, bakal jadi andalan daerah Kapur IX, untuk melayani warga pada kecamatan terluas, paling timur Kabupaten Limapuluh Kota berjarak 113,5 Km dari RSUD Suliki.
Turut hadir dalam peresmian tersebut Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota Syamsul Mikar, beserta anggota DPRD daerah pemilihan Kapur IX dan Pangkalan, Syamsu Wirman, Darlius, Irman Tedi, Ketua TP-PKK Nevi Safaruddin, Kepala Dinas Kesehatan Adel Nofiarman, Forkopimca, Wali Nagari Muaro Paiti Marsis dan Kepala Puskesmas Muaro Paiti, dr. Putri Nilam Sari.
“Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang berperan penting dalam membangun kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Melalui peresmian fasilitas IGD dan fasilitas pendukung di Puskesmas Muaro Paiti ini, hendaknya berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Kapur IX,” ujar Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Syamsul Mikar, dalam sambutannya, mengungkapkan, dukungan fasilitas instalasi gawat darurat (IGD) pada UGD yang representatif di Puskesmas Muaro Paiti hendaknya mampu menanggulangi permasalahan kesehatan masyarakat Kapur IX tanpa harus jauh ke Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kecamatan Suliki.
“Melalui penyediaan fasilitas layanan rawat inap, kami berharap agar pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat secara signifikan. Disamping pembangunan fisik pelayanan kesehatan yang terus digenjot, DPRD Limapuluh Kota akan terus memperjuangkan nasib para pegawai yang masih berstatus honorer maupun sukarela untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ucapnya. 207
