BUKITTINGGI – Walikota H.Erman Safar meluncurkan Sistem Bukittinggi Hebat dan meluncurkan Kartu Bukittinggi Hebat. Keduanya diluncurkan dan disaksikan Komisaris Utama Pertamina, di Balairung rumah dinas wali kota, Senin (9/10).
Erman Safar menyampaikan, Sistem Bukittinggi Hebat, merupakan sistem database yang digunakan untuk mempelajari gerak masyarakat di bidang ekonomi, usia, sosial dan bidang lainnya. Sehingga bisa menjadi data akurat untuk menelurkan program program kemasyarakatan nantinya.
” Sistem ini akan terintegrasi dengan setiap SKPD. Sistem Bukittinggi Hebat juga menyediakan informasi layanan untuk masyarakat, serta seluruh aplikasi terkait kegiatan pemerintahan”,ujarnya
Kartu Bukittinggi Hebat memiliki tiga fungsi, pertama sebagai akses untuk mendapatkan bantuan kebutuhan dasar seperti sembako dan bantuan langsung tunai. Fungsi kedua, kartu “Bukittinggi Hebat” mengakses bantuan sosial berbasis pendidikan. Manfaat ketiga kartu “Bukittinggi Hebat,”, masyarakat akan mendapatkan akses bantuan sosial di bidang kesehatan.
Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengapresiasi Walikota Bukittinggi yang telah memiliki Sistem Bukittinggi Hebat dan Kartu Bukittinggi Hebat.
Sistem Bukittinggi Hebat dan Kartu Bukittinggi Hebat ini penting, karena melalui sistem itu berbagai program bantuan pemerintah dapat melalui sistem SBH dan KBH itu seperti dalam penyaluran gas elpiji 3 kg.
“Kami mendukung sistem pendataan penyaluran bantuan termasuk elpiji subsidi (LPG PSO) yang diluncurkan dengan nama Sistem Bukittinggi Hebat Ini “, ujarnya.
Sebab pihaknya banyak mendengar keluhan masyarakat yang sering membeli gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan susah mendapatkan.
“Sistem Bukittinggi Hebat, kami mau lihat, bisa dimulai, jika berjalan baik bisa diintegrasikan ke seluruh Sumbar bahkan Sumatera bagian utara,” katanya.
“Jangan mau antre lagi untuk harga Rp30 ribu. Orang Pertamina harus takut sama pemda, jangan takut dengan agen nakal. Kita minta walikota membantu Pertamina juga untuk mengecek nama warga yang layak menerima,” kata dia.
Ahok mengecam aturan yang meminta syarat berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi warga yang akan membeli elpiji.
“Itu yang saya protes, jangan menyusahkan warga dengan fotokopi KK dan KTP, nambah biaya lagi. Soal pendataan kan sudah ada kepala desa atau kelurahan setempat. Jika dimanipulasi bisa diberikan sanksi kepala daerah langsung,” katanya pula.
