Parikmalintang, Singgalang – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat bantuan pemulihan layanan air bersih dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumbar, senilai Rp133 miliar.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana,” ujar Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis.
John Kenedy Azis mengungkapkan hal itu saat menerima kunjungan dan beraudiensi dengan Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di ruang kerjanya, Kantor Bupati, Senin (29/12/2025).
John Kenedy Azis turut didampingi Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekda Rudy Repenaldi Rilis dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah serta Direktur PDAM menyebutkan bahwa bantuan tersebut adalah bagian dari total Rp277 miliar anggara yang diajukan pemerintah daerah melalui PDAM.
Dikatakan, dana senilai Rp133 miliar tersebut merupakan anggaran tanggap darurat yang difokuskan untuk menyelesaikan permasalahan mendesak terkait layanan air bersih bagi masyarakat.
Menurut John Kenedy Azis, audiensi bersama BPBPK merupakan momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana.
“Atas nama pemerintah kabupaten, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPBPK Sumatera Barat atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana,” ujar Bupati yang terkenal sangat peduli masyarakat itu.
“Anggaran Rp133 miliar bukan angka yang kecil bagi Padang Pariaman. Kami berharap anggaran ini benar-benar dapat terealisasi sesuai peruntukannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat,” ulasnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa sisa anggaran sekitar Rp143 miliar direncanakan sebagai anggaran permanen untuk penguatan infrastruktur jangka panjang. Anggaran tersebut diharapkan dapat ditandatangani dan direalisasikan pada akhir tahun 2026 atau 2027.
Sementara Kepala BPBPK Sumatera Barat, Maria Doeni Isa menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Dia pun mengatakan bahwa Padang ariaman menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karena terdampak cukup signifikan, khususnya pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman.
“Bantuan yang kami salurkan adalah respon atas kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana, terutama terkait ketersediaan air bersih. Kami ingin memastikan bahwa layanan SPAM dapat kembali berfungsi optimal sehingga aktivitas masyarakat dapat segera pulih,” ujar Maria Doeni Isa.
Bantuan dari BPBPK ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, khususnya pemulihan layanan dasar air bersih yang sempat terganggu akibat bencana alam.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat pemulihan daerah menuju Padang Pariaman yang tangguh dan berkelanjutan. (213)
