PADANG – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Padang, Rabu (30/7/2025). Salah satu agenda utama yakni meninjau langsung insiden rumah doa di kawasan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah.
Wapres direncanakan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau sekitar pukul 08.55 WIB. Setelah itu, rombongan bergerak ke sejumlah lokasi strategis di Kota Padang.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumatera Barat, Mursalim, membenarkan rencana kunjungan kerja tersebut. “Benar, kita dari Pemprov Sumbar sudah diberitahu rencana kedatangan Wapres. Malam ini kita akan gelar rapat persiapan,” kata Mursalim, Selasa (29/7) di Padang.
Selain meninjau rumah doa, Wapres Gibran juga dijadwalkan mengunjungi Kantor Kelurahan Padang Sarai, lokasi insiden, SMP Negeri 4 Padang, serta beberapa titik lain seperti sebuah restoran, Kantor Pos Padang, dan kembali ke bandara.
Rangkaian kunjungan ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi sosial dan fasilitas umum di daerah. Pemerintah daerah juga tengah mematangkan skema penyambutan dan pengamanan selama kunjungan berlangsung.
Kunjungan ini diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat setempat, khususnya dalam penanganan pasca-insiden rumah doa dan peningkatan layanan publik di wilayah Kota Padang.
Jangan Terprovokasi
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang masih simpang siur terkait insiden yang terjadi di sebuah rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang, beberapa waktu yang lalu. Menurutnya permasalahan itu telah diselesaikan oleh pihak yang berwenang.
“Kita minta semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak bertanggung jawab, itu penting untuk menjaga kondusifitas di tengah masyarakat,” ucap Gubernur Mahyeldi di Padang, Selasa (29/7/2025).
Mahyeldi mengungkap, seluruh pihak telah menjalankan fungsinya secara baik dalam penyelesaian insiden yang terjadi. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota hingga provinsi, termasuk pihak terkait lainnya seperti Polri dan FKUB.
“Semua pihak telah bergerak sesuai fungsinya masing-masing. Alhamdulillah, permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara cepat,” ungkapnya
Terkait indikasi pelanggaran hukum, Gubernur menghimbau masyarakat untuk mempercayakan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum.(yk/ys)
