LUBUK BASUNG – Tiga Rancangan Peraturan Peraturan Daerah (Ranperda) disampaikan tujuh fraksi dalam pandangan akhir di DPRD Kabupaten Agam di aula DPRD Agam, Jumat (9/9).
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Agam Novi Irwan dan sesi kedua rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Suharman.
Ketiga Ranperda tersebut adalah, Ranperda Perubahan Perda No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Perubahan APBD Tahun 2022 dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam sidang ini dihadiri Bupati Agam Andri Warman, Sekdakab Agam Edi Busti, dan Forkopimda serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.
Khusus pada Ranperda Susunan Organisasi disetujui bersama dan memberikan harapan untuk sikapi pemerintah daerah.
Dalam pandangan umum tersebut, terkait dengan Ranperda Susunan Organisasi dari Fraksi PKS disampaikan oleh Rizky Abdillah Fadhal.
Pihaknya berharap dalam pengisian pejabat oleh orang yang tepat, memiliki kompetensi dan manajerial serta kepemimpinan yang kuat dalam mengelola perangkat daerah.
“Dalam melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan tidak mengabaikan hak hak masyarakat,”katanya.
Rinaldi Wahyudi, dari Partai Gerindra juga berharap Perda yang dihasilkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah, sehingga visi misi daerah terwujud, yaitu Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani.
Dari fraksi PAN, yang disampaikan Zulpardi, berharap pemerintah daerah betul betul meninjau dari segi fungsi, tugas, efesiensi, efektivitas, dan kinerja secara rasional sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab tantangan pemerintah daerah.
Sedangkan Yopi Eka Anroni dari PPP, juga menyampaikan, agar dilakukan penataan struktur perangkat daerah, struktur organisasi, dalam memperbaiki tata kelola, guna meningkatkan produktivitas dan kemampuan yang memadai dan dilandasi pendidikan yang tepat.
Demikian juga dari Fraksi Partai Golkar disampaikan Joni Putra Dt Bintaro. Pihaknya juga mendukung agar pemerintah daerah sehingga jalannya roda pemerintahan lebih efektif dan efisien.
“Semoga dengan aturan yang ada dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan guna meningkatkan produktivitas dan percepatan visi dan misi daerah,”, katanya.
Jondra Marjaya, dari Fraksi Demokrat Nasdem disampaikan, dengan adanya perda tersebut dapat mewujudkan penataan perangkat daerah mendorong efisiensi birokrasi, sehingga alokasi belanja pelayanan publik semakin besar untuk membangun Agam lebih maju.
“Tentunya dengan hal tersebut, kehadiran pemerintah dirasakan oleh masyarakat,”katanya.
Pada sesi kedua, juga disampaikan pandangan umum tentang Perubahan APBD Tahun 2022 dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada dasarnya semua fraksi mendukung ranperda tersebut menjadi Perda nantinya.
Hanya saja, dalam kaitannya dalam hal tersebut fraksi fraksi memberikan sejumlah catatan yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah nanti.
Diantaranya, M.Ater Dt Manambun dari Fraksi Hanura, Berkarya dan PBB berharap Ranperda tersebut perlunya perbaikan sarana dan prasarana jalan dan jembatan.
Harapan lainnya perlu kejelasan tentang anggaran sertifikasi guru dan anggaran bantuan untuk masyarakat sebagai dampak kenaikan BBM.
Salman Linover dari Fraksi PAN juga berharap kepada pemerintah daerah segera menuntaskan seluruh pekerjaan fisik dan lainnya yang diprogramkan dalam APBD.
Dari Fraksi Partai Golkar, Zulfahmi menyampaikan, agar selesaikan permasalahan yang masih terbengkalai, dan adanya upaya penanganan yang konkrit bagi masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM.
Ais Bakri dari Fraksi Demokrat Nasdem juga berharap pemerintah daerah menyikapi serius terhadap permasalahan pembangunan fisik yang dinilai tidak maksimal dilakukan pihak rekanan dan pihak berkompeten lainnya.
Wakil Ketua DPRD Agam Suharman menyampaikan terima kasih atas pandangan yang disampaikan semua fraksi.
“Dan semua masukan dan saran yang disampaikan akan dibahas lebih mendalam pada rapat selanjutnya,”katanya.(adv)
