PADANG – Peringati Hari Bakti Perbendaharaan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Sumbar lahirkan beberapa inovasi terkait pelayanan realisasi APBN.
Selain inovasi, DJPB juga menggelar berbagai kegiatan, mulai dari penandatanganan fakta integritas, internalisasi anti korupsi dan anti gratifikasi. Tidak hanya itu saja, DJPB juga menggelar kegiatan treasury goes to campuss, untuk memberikan edukasi tentang peran dan fungsi Kanwil DJPB ke generasi milenial.
“Tidak hanya itu, dalam peringati hari bakti ini, kita juga lakukan go green, dengan menanam pohon di sekitar kantor,” kata Kepala Kanwil DJPB Sumbar, Ade Rohman, saat Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan di Kanwil DJPB Sumbar, Rabu (30/1).
Ade mengatakan, selain menggelar berbagai kegiatan ini, pihaknya juga melakukan memberikan santunan kepada anak yatim. “Tahun kemarin kita juga memperkenalkan inovasi terbaru untuk pelayanan yakni kartu kredit pemerintah (KKP). Kartu ini bisa digunakan oleh pejabat maupun personal aparatur sipil negara di lingkungan kementerian serta TNI dan Polri untuk realisasi APBN di Sumbar,” ujar Ade.
Dijelaskannya, latar belakang lahirnya kartu kredit pemerintah ini, untuk penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN. Selain itu, juga meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Inovasi ini melaksanakan amanat pasal 66 ayat 5 PP 50 tahun 2018 tentang perubahan atas PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN.
“KKP ini juga meningkatkan keamanan dalam transaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai. Tidak itu saja, KKP juga mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP,” katanya.
Penggunaan KKP ini untuk belanja barang operasional, belanja modal dan keperluan perjalanan dinas jabatan. Untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal paling banyak Rp50 juta untuk setiap kartu kredit dalam jangka satu bulan.
Sementara untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan paling banyak Rp20 juta dalam jangka waktu satu bulan. “Jadi bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas, tidak perlu lagi mencari bendahara. Cukup pakai kartu ini untuk membeli tiket pesawat hingga pembayaran penginapan,” ujarnya.
Selain itu, DJPB juga memperkenalkan produk kredit ultra mikro (UMi). Program ini untuk pembiayaan UMI sebagai komplementer bagi program KUR yang belum dapat menyentuh pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dengan plafon Rp10 juta.
Untuk sasaran pembiayaan UMI adalah lebih dari 40 juta pelaku usaha mikro yang kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan. Program ini dilaksanakan oleh pusat investasi pemerintah (PIP), yaitu BLU dibawah kementerian keuangan dengan menggandeng lembaga keuangan bukan bank (LKBB), seperti, pegadaian, PT Bahana Harta Ventura (PT. BHV) dan PT. PNM.
“Tujuannya, menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi pelaku usaha mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah termasuk wirausaha baru (inklusi keuangan), terakhirr meningkatkan nilai keekonomuan debitur,” jelasnya.
Terakhir dia mengatakan, peran DJPB dalam monev pembiayaan UMI ini, selaku pembina teknis PIP dan regulator program pembiayaan UMI memiliki tugas untuk memonitor dan mengevaluasi pembiayaan UMi.
“Kita juga melakukan rekapitulasi atas hasil rekonsiliasi dokumen penyaluran yang dikirimkan KPPN dan analisis penyaluran pembiayaan UMI di wilayah kerja,” tutupnya. (deri)
