PADANG – Wakil Ketua DPRD Sumbar, M. Iqra Chissa Putra menerima kunjungan kerja DPRD Solok Selatan, Rabu (25/6).
Kedatangan DPRD Solok Selatan tersebut dalam rangka konsultasi dan koordinasi tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala daerah.
“Kami ingin mendapatkan masukan bagaimana mekanisme untuk mengontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah oleh OPD-OPD,” kata Ketua DPRD Solok Selatan, Mardius.
Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana sikap DPRD Sumbar terhadap rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat Daerah (OPD). Termasuk pula apa langkah yang dilakukan DPRD untuk meningkatkan ketaatan OPD dalam melaksanakan rekomendasi DPRD.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa mengatakan kepala daerah dan jajaran OPD wajib menindaklanjuti semua rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Semua rekomendasi pun harus dilaksanakan untuk memastikan jalannya roda pemerintahan Sumbar akan terus semakin baik dari tahun ke tahun.
“DPRD dapat menggunakan hak interpretasi atau hak angket, apabila kepala daerah belum juga menindaklanjuti rekomendasi setelah beberapa kali diingatkan,” terang Iqra.
Iqra menyebutkan, rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah bertujuan untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik di aspek perencanaan, penganggaran maupun dalam pembentukan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada).
Agar Rekomendasi DPRD tersebut dapat berdampak efektif terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka, DPRD perlu mengawasi pelaksanaanya oleh OPD-OPD terkait.
“Mekanisme pengawasannya dapat dilakukan komisi-Komisi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan. Ini dilakukan secara berkala melalui rapat kerja atau peninjauan lapangan,” tambahnya.
Ia mengatakan, dari rekomendasi-rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kepala daerah dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perbaikan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diantaranya seperti perbaikan terhadap kualitas perencanaan program dan kegiatan OPD serta distribusi alokasi anggaran yang sesuai dengan skala prioritas.
“Sebelum DPRD memberikan perhatian khusus terhadap aspek perencanaan dan penganggaran, banyak program dan kegiatan yang tidak saling mendukung dan bahkan tumpang tindih,” kata Iqra.(T)
