Batusangkar – Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Sinergi dan Kolaborasi Forkopimda Provinsi Sumatera Barat serta penandatanganan deklarasi bersama pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (6/5).
FGD ini dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan diikuti oleh Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumatera Barat, Forkopimda kabupaten/kota, Ketua MUI Sumbar, serta unsur OPD terkait.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika hingga ke tingkat desa atau nagari.
“Peredaran narkoba di Sumbar sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus terus meningkat. Oleh karena itu, langkah nyata harus segera diambil, dimulai dari tingkat nagari,” tegas Gubernur Mahyeldi. Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Sumbar sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) guna memperkuat upaya pemberantasan narkoba.
Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta memaparkan bahwa sepanjang Januari hingga April 2025, telah terungkap 485 kasus narkoba dengan 637 orang tersangka. Pada tahun 2023, tercatat 1.256 kasus dengan 1.693 tersangka, sementara pada 2024 meningkat menjadi 1.361 kasus dan 1.768 tersangka.
“Terjadi kenaikan sebesar 8,36 persen dari 2023 ke 2024. Ini kondisi yang serius. Melalui forum ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyatukan komitmen dalam memerangi narkotika demi menyelamatkan generasi muda Sumbar,” ujarnya.
Menanggapi kegiatan tersebut, Wabup Tanah Datar Ahmad Fadly menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemprov Sumbar dalam memberantas peredaran narkotika.
“FGD ini merupakan wadah sinergi strategis antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen Forkopimda untuk menyatukan langkah melawan peredaran narkotika yang semakin meresahkan,” kata Wabup.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Tanah Datar secara aktif telah melakukan berbagai langkah konkret, antara lain menjalin kerja sama dengan kepolisian, niniak mamak, alim ulama, dan tokoh masyarakat.
“Salah satu upaya nyata adalah deklarasi 11 nagari bebas narkoba, serta pelaksanaan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang bahaya narkotika,” jelasnya.
Menurut Wabup, pemberantasan narkotika tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari instansi pemerintah, TNI, Polri, hingga masyarakat.
“Narkotika adalah musuh bersama. Dampaknya luar biasa, termasuk memicu kejahatan lain seperti pencurian, perampokan bahkan pembunuhan. Kami sangat mendukung segala bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika demi menyelamatkan generasi muda di Tanah Datar,” pungkasnya. (yd)
