PADANG – Universitas Negeri Padang (UNP) menyelesaikan tahapan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 yang digelar di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, UNP memaparkan visi, misi, kebijakan, hingga dampak penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi.
Presentasi disampaikan langsung oleh Rektor UNP, Ir. Krismadinata, Ph.D., didampingi Senior Eksekutif UNP, Prof. Ganefri, Ph.D. Turut hadir Kepala Kantor Komunikasi dan Pemasaran Strategis (KKPS), Dr. Haris Satria, M.Sn.
Dalam pemaparannya, Rektor menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola perguruan tinggi sekaligus budaya akademik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, serta mampu memenuhi kebutuhan informasi publik.
Ia menjelaskan, visi keterbukaan informasi UNP diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi. Selain itu, keterbukaan informasi terus didorong agar tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga melekat sebagai budaya kerja seluruh unit di lingkungan universitas.
“Ini bukan sekadar syarat untuk menjadi pemenang, tetapi juga menjadi budaya kami. Bagaimana informasi publik ini terselenggara, karena kita ketahui ilmu pengetahuan tumbuh melalui keberanian untuk diuji, sedangkan kepercayaan publik tumbuh melalui kesediaan institusi untuk terbuka,” ujar Krismadinata.
Rektor juga mengungkapkan, keikutsertaan UNP dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun ini merupakan yang ketujuh kalinya. Sebelumnya, UNP telah enam kali meraih predikat sebagai badan publik informatif. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi universitas untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan Uji Publik Monev 2026, UNP tampil bersama tiga badan publik lainnya, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Universitas Sumatera Utara (USU), dan Partai Golkar.
Kemenko Polkam diwakili langsung oleh Menteri Koordinator, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Sementara itu, USU diwakili Rektor Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., sedangkan Partai Golkar diwakili Sekretaris Jenderal DPP, Muhammad Sarmuji.
Masing-masing badan publik diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan capaian dan kebijakan keterbukaan informasi. Setelah itu, panelis mengajukan sejumlah pertanyaan terkait visi dan misi pimpinan badan publik, kebijakan keterbukaan informasi, serta dampak penerapannya. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab langsung oleh masing-masing peserta.
Melalui tahapan uji publik ini, UNP menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kepercayaan masyarakat, serta perluasan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
Komitmen UNP dalam memperkuat keterbukaan informasi publik tersebut juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Khususnya, dalam mendorong terwujudnya institusi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Yen)
