PADANG – Tiga Kota di Sumbar masuk dalam daerah dilaksanakan Pembataswn Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Pemberlakuan itu ditetapkan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (9/7)
Hal itu dibenarkan oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat evaluasi pemberlakuan PPKM Mikro Pengetatan.
Sebanyak 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang semula hanya diterapkan PPKM Mikro, kini dinaikkan statusnya jadi PPKM Darurat. Penetapan itu berlaku terhitung tanggal 12 Juli 2021.
Keputusan itu diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga dihadiri Menteri Kesehatan, Mendagri, dan Kepala BNPB yang juga Ketua Satgas Covid-19.
“Maka pemerintah dorong beberapa daerah untuk diberlakukan PPKM darurat” ujarnya.
Tiga daerah di Sumbar itu yakni, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Padang
Adapun 15 daerah yang ditetapkan untuk melaksanakan PPKM Darurat berasal dari delapan provinsi dengan rincian :
Sumatera Barat, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi dan Kota Padang. DiKepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. DiLampung, Kota Bandar Lampung
Sumatera Utara
Kota Medan
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Kabupaten Berau
Kalimantan Barat
Kota Singkawang
Kota Pontianak
Papua Barat
Kabupaten Manokwari
Kota Sorong
Nusa Tenggara Barat
Dalam kesempatan itu Wagub mengatakan setelah empat daerah di Sumbar ditetapkan masuk asesmen zona 4 dan diharuskan melaksanakan PPKM pengetatan, sudah dilakukan rapat bersama kepala daerah dan pihak terkait guna menyamakan pandangan dalam penanganan COVID-19 di daerah tersebut.
Sementara itu untuk keterisian tempat tidur (BOR) Rumah Sakit di Sumbar masih cukup aman di angka rata-rata 60 persen. Hanya Kota Padang Panjang yang BOR-nya tinggi yaitu 95 persen.
Solusi yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan RSAM Bukittinggi yang jaraknya cukup dekat atau rumah sakit yang ada di Padang.
Audy meminta dukungan dari pemerintah pusat untuk vaksin karena dari alokasi 820 ribu dosis yang dikirimkan ke Sumbar telah terpakai 784 ribu atau sekitar 95 persen.
“Karena antusiasme masyarakat untuk vaksin cukup tinggi kami butuh dukungan untuk ketersediaan vaksin ini,” ujarnya. (107/104)
