PEKANBARU – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Immanuel Ebenezer, melakukan pertemuan khusus dengan mahasiswa penyandang disabilitas dari Universitas Lancang Kuning (UNILAK) di Mit Coffee, Pekanbaru.
Pertemuan ini menjadi ruang dialog strategis membahas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menegaskan kewajiban negara dan dunia usaha dalam membuka akses kerja bagi kaum disabilitas.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulkardi, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan inklusi sosial di dunia ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Zulkardi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan kampus agar hak-hak penyandang disabilitas benar-benar terwujud secara menyeluruh.
“Inklusi harus ditopang oleh sinergi lintas sektor. Kita tidak bisa membiarkan kelompok disabilitas terus berada di pinggiran. Mereka punya potensi, tinggal diberi ruang yang adil,” ungkapnya.
Dosen pendamping mahasiswa disabilitas UNILAK, Septiandi Putra, menyatakan bahwa kampusnya telah berkomitmen penuh dalam membangun sistem pendidikan inklusif.
“UNILAK satu-satunya kampus di Riau yang konsisten menjalankan pendidikan inklusif. Kami berharap dunia kerja juga mulai membuka mata dan memberi peluang nyata,” tegasnya.
Wamenaker Immanuel Ebenezer mengapresiasi UNILAK sebagai pelopor inklusi pendidikan di Riau.
Ia menilai langkah kampus ini sejalan dengan amanat UU Disabilitas dan menekankan pentingnya keberlanjutan di sektor ketenagakerjaan.
“Saya angkat topi untuk UNILAK. Mereka membuka pintu inklusi dari sisi pendidikan. Sekarang, tantangannya adalah mendorong dunia usaha agar menjalankan peran yang sama bukan sekadar simbolik, tapi konkret,” ujarnya.
Salah satu mahasiswa penyandang disabilitas, Muhamad Seldy Febryansah, menyampaikan harapannya dengan lugas.
“Kami tidak butuh perlakuan istimewa. Kami hanya ingin diberi kesempatan yang setara untuk bekerja dan berkontribusi.”
Senada dengan itu, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNILAK, Muhammad Anwar, menegaskan bahwa perjuangan inklusi bukan hanya milik kelompok disabilitas, tapi perjuangan bersama.
“Ini soal keadilan sosial. Mahasiswa harus ada di garda depan memperjuangkannya.” ungkapnya.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal penguatan sinergi antara pemerintah, legislatif daerah, dan perguruan tinggi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat.(thohir)
