Batusangkar – Tanggungjawab wali nagari dan kepala desa diinilai sangat besar, tidak hanya di tingkat nagari atau desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi, saja namun juga sampai pemerintah pusat.
“Saya berharap dengan forum ini bisa melahirkan ide dan gagasan serta inovasi untuk kemajuan nagari masing-masing, sehingga dapat menopang kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat,” ujar Bupati Eka Putra saat Raker forum wali nagari dan kepala desa se-Provinsi Sumatera Barat digelar di Padang kemarin.
Katanya, semua tahu pemerintahan nagari adalah garda terdepan dalam struktur pemerintahan. Baik pemerintahan nagarinya maka baiklah daerah, bangsa dan negara ini.
Diutarakannya, dengan efisiensi anggaran atau pengurangan Alokasi Dana Nagari (ADN) tidak mengurangi semangat dan pengabdian terhadap masyarakat.
“Sukses atau tidaknya program pemerintah sangat bergantung pada kinerja wali nagari beserta perangkat dan unsur yang ada di nagari tersebut,” tambahnya.
Dikatakan Bupati, pemerintahan nagari memiliki karakteristik tersendiri karena keberadaan lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam menjaga norma hukum adat dan mitra strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.
Bupati menambahkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari terdapat hubungan yang sangat kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep negara kesatuan.
Pemerintahan nagari, lanjutnya, menyelenggarakan tata praja pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.
pedertanya, dari 14 aparat kabupaten dan provinsi, dan wali nagari sebanyak 20 orang yang mewakili per kabupaten dan raker ini juga dalam rangka pra mubes yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.
Pada Mubes Forwana Desember nanti akan menghadirkan lebih kurang 1.035 wali nagari dan kepala desa. (ydi)
