PADANG – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, memimpin rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto, Jumat (14/8/2026). Agenda yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam memimpin sidang, Muhidi didampingi oleh para Wakil Ketua DPRD Sumbar, yakni Evi Yandri Rajo Budiman, Nanda Satria, dan Iqra Chissa. Turut hadir Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi.
Evaluasi 21 Bulan Kabinet dan Rekor Pangan
Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian akuntabilitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan selama 21 bulan masa kerjanya. Kepala Negara menekankan bahwa arah kebijakan ke depan akan difokuskan secara masif pada ketahanan nasional, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Presiden secara khusus menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencetak rekor cadangan beras nasional serta percepatan program kemandirian energi melalui implementasi biodiesel B50. Menurut pusat, pencapaian sektor krusial ini menjadi jangkar penting agar perekonomian domestik tetap stabil dan berdaulat.
Fokus 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)
Selain memaparkan kinerja lembaga negara, Presiden Prabowo menjabarkan arah kebijakan fiskal yang tertuang dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut dipastikan akan bertumpu pada 8 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), yang meliputi:
1. Kedaulatan pangan.
2. Kemandirian energi dan air.
3. Peningkatan mutu pendidikan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
5. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas lokal.
6. Pembangunan infrastruktur, perumahan, dan penguatan ketahanan terhadap bencana.
7. Penguatan ekonomi kerakyatan serta akselerasi pembangunan desa.
8. Penurunan angka kemiskinan secara ekstrem.
Sumbar Harus Gerak Cepat dan Nyata
Menanggapi poin-poin strategis dari pusat tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh sekadar menjadi wacana, melainkan harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Laporan capaian yang disampaikan oleh Presiden harus dijadikan parameter sekaligus instrumen evaluasi bagi akuntabilitas kinerja di tingkat daerah.
“Laporan kinerja lembaga negara dan paparan target presiden ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kita semua untuk mengukur tingkat efektivitas, profesionalitas, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muhidi.
Sejalan dengan tema peringatan HUT ke-81 RI, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Muhidi mengajak seluruh pemangku kepentingan di ranah Minang untuk memperkuat kekompakan. Sinergi antara pemerintah provinsi dan legislatif sangat dibutuhkan agar delapan program prioritas nasional tersebut dapat diturunkan menjadi kebijakan daerah yang tepat sasaran.
“Dengan semangat proklamasi kemerdekaan, mari kita lanjutkan pembangunan daerah yang sedang berjalan. Kita bawa Sumatera Barat bergerak lebih cepat, mandiri, sejahtera, serta tetap teguh menjaga nilai adat, beradab, dan berbudaya dalam bingkai NKRI,” pungkasnya.(*)
