PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) berupaya keras memperbaiki peringkat integritas birokrasinya. Dalam sebuah rapat koordinasi di Auditorium Gubernuran, Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengakui bahwa skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Sumbar masih berada di bawah rata-rata nasional.
“Pencegahan korupsi hanya akan berhasil bila dilakukan bersama, dengan sinergi dan komitmen dari semua pihak,” ujar Mahyeldi di depan para pejabat eselon II dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (9/9/2025).
Dalam acara tersebut, Mahyeldi menyampaikan bahwa SPI dan Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah instrumen penting untuk mengukur dan memperkuat integritas. Menurut data tahun 2024, skor SPI Sumbar berada di angka 67,20, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 71,53. Angka ini menjadi cerminan bahwa masih ada tantangan besar yang dihadapi, seperti anggapan bahwa gratifikasi adalah hal biasa dan lemahnya perlindungan bagi pelapor atau whistleblower.
Namun, di sisi lain, Pemprov Sumbar mencatatkan prestasi membanggakan pada skor MCP, dengan nilai 92 poin, melampaui rata-rata nasional (85 poin). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam delapan area strategis, termasuk APBD, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen ASN. Prestasi ini juga disokong oleh Kota Padang Panjang yang konsisten menjadi yang terbaik secara nasional sejak 2018.
Untuk mengatasi tantangan yang ada, Pemprov Sumbar telah mengambil langkah konkret, di antaranya membentuk Unit Pengadali Gratifikasi, Satgas Saber Pungli, serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dengan sinergi dari ranah dan rantau, Mahyeldi menargetkan skor SPI Sumbar dapat naik ke kategori “terjaga” dengan nilai antara 78-100 poin, serta skor MCP yang terus meningkat pada tahun 2025. Adpsb
