Itu bisa dilihat dari cukup berhasilnya program pengumpulan sampah berbasis masyarakat yang sudah berjalan memasuki 7 bulan.
Dari 540 ton sampah yang terkumpul setiap harinya di Kota Padang, sudah bisa ditangani atau dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) di kelurahan dengan menjemput langsung ke masyarakat dan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) hingga kini mencapai 80,3 Persen.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Fadelan FM kepada Singgalang baru-baru ini mengatakan, sampah terkelola itu ada 2 jenis, yakni pengurangan sampah dan pengumpulan sampah.
Disebutkannya, pengurangan sampah tersebut yang dikumpulkan oleh pemulung dan bank sampah yang jumlahnya mencapai 128 ton sehari. Lalu, pengumpulan sampah yang dilakukan oleh LPS sebanyak 540 ton sehari.
Lebih jauh disebutkan, program kelola sampah yang berbasis masyarakat ini adalah program unggulan Pemko Padang dan menjadi program perdana di Indonesia.
Sesuai RPJMN Presiden Prabowo sampah yang ada di tengah masyarakat sudah harus terkelola 100 persen oleh pemerintah paling lambat pada tahun 2029. Sementara itu, Pemko Padang telah memulai pada tahun 2025 ini dan pada tahun 2026 diyakini bisa terealisasi 100 persen.
“Kita Pemko Padang bakal menjadi percontohan nantinya secara nasional dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat,”kata Fadelan FM.
Dikatakannya, dari 104 kelurahan di Kota Padang tinggal 3 kelurahan lagi yang belum terbentuk LPS. Bagi masyarakat tidak pelanggan PDAM juga sudah dilakukan pemungutan sampahnya sebanyak 20 persen lebih.
Bagi 3 kelurahan yang belum terbentuk LPS, maka dimaksimalkan LPS kelurahan tetangga terdekat. Selanjutnya, kendala yang dihadapi saat ini kekurangan betor dan masih kurang disiplinnya petugas LPS. Oleh sebab itu, pada anggaran perubahan 2025 ini bakal ditambah 195 unit betor. Kemudian, idealnya jumlah betor yang dibutuhkan 400 unit.
Selain itu, berkaitan dengan peningkatan disiplin petugas LPS maka DLH Padang membuka layanan pengaduan ke No WA hanya chat 0811-6618-603 dengan mencantumkan alamat lengkap (minimal nama kelurahan, RT/RW, No Rumah), pelanggan PDAM? (Ya/tidak), jika iya cantumkan ID Pelangan PDAM. (103)
