PADANG – Melandainya kasus Covid-19 merupakan peluang bagi Sumatera Barat (Sumbar) menarik kunjungan wisatawan. Namun, pengembangan daerah ini masih dihadapkan tiga masalah besar.
Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda SY saat membuka kegiatan sosialisasi sertifikasi CHSE usaha pada desa wisata di Hotel HW Padang, Kamis (22/9), mengatakan, ada tiga persoalan besar dalam mengembangkan pariwisata seperti persoalan kemacetan, di mana pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jalan tidak seimbang sehingga aksebilitas wisatawan terganggu.
“Adapun solusinya, jalan tol ruas jalan Padang-Pekanbaru. Saat ini, kita harapkan pembangunan tol Padang-Sicincin berlanjut, mneyusul tol Bangkinang-Kota Payakumbuh. Selanjutnya, Pemprov juga melakukan revitalisasi jalur kereta api,” katanya.
Persoalan kedua yakni hospitality (keramahtamahan) di mana perlu perubahan mindset dari masyarakat dan
stakeholder terkait.
Persoalan ketiga, yaitu masalah kebersihan (cleanlines), di mana masyarakat kurang perduli dengan kebersihan. “Kedepan perlu lebih kita gerakkan pola hidup sehat dan bersih,” katanya.
Terkait pengembangan pariwisata di semua kawasan destinasi wisata, pihaknya berupaya kembali menggelar Sosialisasi Sertifikasi CHSE Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan).
Luhur Budianda juga mengatakan, hampir 3 tahun pariwisata tumbang di Indonesia tidak terkecuali Sumbar. Kini dunia pariwisata mulai bangkit, di mana semester pertama hingga bulan Agustus tinknat kunjungan wisatawan nusantara mencapai 3,9 juta jiwa, dan 5 ribu wisatawan mancanegara.
“Tahun 2022 ini dunia pariwisata Sumbar kita mulai bergerak ada standar baru yang perlu disiapkan termasuk
persoalan sertifikasi CHSE yang menjadi perhatian utama,” tuturnya.
Ditambahkannya, Adapun terobosan yang sekarang dilakukan Pemprov Sumbar untuk meningkatkan destinasi agar ekonomi pulih dengan membantu CHSE gratis.
Dirinya meminta pemerintah kab/kota agar ikut menfasilitasi pelaku usaha untuk mengurus CHSE karena
pemerintah kab/kota yang memetik hasilnya melalui penerimaan pajak.
“Pemkab dan provinsi harus terus bersinergi dan berkolaborasi agar usaha pariwisata kita bisa disertifikasi dengan cepat. Manfaatkanlah momen ini untuk saling sinergi dan berkolabirasi,” ujarnya
Tambahnya, ada 49 usaha pariwisata yang difasilitasi Dinpar Sumbar dalam mengurus sertifikat CHSE awal.
Listiya selaku auditor TUV Rheinland mengatakan Skema pembiayaan sertifikat CHSE seharusnya berbayar tetapi
dibantu dana APBD, untuk satu desa wisata ada 30 unitusaha untuk satu kali sertifikasi.
Selama dua hari audit. Audit terdiri dari dari 4 dimensi yakni dimensi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan
kelestarian lingkungan.
“TUV Rheinland ditugaskan audit usaha di Sumbar. Ini perdana di Sumbar dilanjutkan 6 destinasi lagi,”
tuturnya.
“Surveilance atau pengechekan bagi penerima Sertifikat dilakukan pertahun dengan langsung mengunjungi tempat
usahanya.
Direktur Standarisasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diwakili Agus Priyono mengatakan Adapun persyaratan setiap dimensi kebersihan keselamatan dan kelestarian lingkungan memenuhi kriteria tata kelola kesiapan sumber daya manusia, dan partisipasi tamu.
“Jika pada saat surveilance ditemui tidak memenuhi persyaratan bisa saja sertifikasinya dicabut, tiga tahun
selanjutnya pendaftaran ulang dengan sertifikasi 1/3 dari biaya pendaftaran awal,” tegasnya. (soesilo)
