SOLOK – Pemerintah terus mendukung sektor pertanian agar terus berkembang. Ini sesuai dengan program ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Agus Syahdeman pada masyarakat saat pertemuan di Nagari Sirukam, Payung Sekaki, Solok, Sabtu (26/7).
Agus mengatakan, sebagai anggota Komisi II yang membidangi ekonomi, salah satunya pertanian, ia juga berfokus pada sektor tersebut. Ia mengatakan sebagai anggota DPRD, dana pokok pikiran (pokir)nya banyak disalurkan pada program yang mendukung sektor pertanian.
Hal yang disampaikan Agus sesuai dengan sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat pada pertemuan itu. Kegiatan tersebut memang merupakan acara menjemput aspirasi masyarakat dalam rangka kegiatan masa reses DPRD Sumbarpersidangan ketiga Tahun 2025.
Saat pertemuan tersebut masyarakat ada yang meminta pembangunan embung di kawasan Cilubuah Lurah Nan duo.
Ada pula yang meminta perbaikan jalan usaha tani di daerah Kapal Kuo dan penambahan saluran ke sumber mata air di Jorong Kubang Nan duo untuk memudahkan pengairan sawah dan kebun masyarakat. Selain juga ada yang meminta bantuan bibit kopi.
Selain pertanian, Komisi II juga membidangi UMKM. Sektor ini juga menjadi fokus Agus. Ia menerima aspirasi dari masyarakat yang meminta bantuan untuk UMKM.
“Aspirasi yang diharapkan masyarakat untuk infrastruktur akan kita tindak lanjuti dengan kelengkapan proposal,” katanya.
Sementara itu, untuk bantuan akan disalurkan per kelompok. Hal ini sesuai dengan regulasi yang Ada. Untuk itu Agus meminta warga yang ingin mendapatkan bantuan, baik itu UMKM maupun pertanian untuk membentuk kelompok.
Saat pertemuan itu Agus mengatakan, sebagai anggota DPRD, ia memiliki kewajiban moril untuk melakukan reses ke daerah pemilihan.
“Kami melakukan reses untuk menyampaikan kepada masyarakat tata kelola pemerintahan dan menampung aspiras,” ujarnya.
Agus Syahdeman juga menjelaskan bahwa batas penyampaian kegiatan kedewanaan tahun depan sampai bulan Maret. Aspirasi terkait pembangunan infrastruktur dan akan direncanakan pembangunan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026.
“Prioritas pembangunan daerah diantaranya adalah UMKM, alat pendukung UMKM, jalan usaha tani, kelompok tani, dan tidak ada dalam bentuk uang tunai,” katanya.(T)
