BATUSANGKAR — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Program strategis nasional ini bertujuan menghidupkan kembali ekonomi desa melalui koperasi modern yang juga berperan sebagai pusat distribusi pangan murah serta pengendali harga bahan pokok.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2025, sudah terbentuk 65 KMP dari target 75 koperasi di seluruh nagari yang tersebar di 14 kecamatan.
“Alhamdulillah, sampai saat ini sudah terbentuk 65 koperasi, 10 sedang dalam proses, dan 8 di antaranya sudah memiliki akta notaris,” ujar Wabup Fadly usai mengikuti Forum Dialog Nasional Percepatan Pembentukan KMP di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (29/5).
Forum dialog ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, para bupati/wali kota se-Sumbar, serta Tim Satgas Nasional Pembentukan KMP.
Wabup Fadly menjelaskan bahwa Pemkab Tanah Datar telah melakukan sosialisasi ke seluruh nagari dan kecamatan guna mendorong percepatan pembentukan koperasi. Sejumlah nagari bahkan langsung menggelar musyawarah untuk pembentukan struktur pengurus.
“Koperasi ini nantinya menjadi pusat aktivitas ekonomi desa yang mencakup distribusi pangan murah dan pengelolaan bahan pokok. Kami berharap koperasi ini dapat memperkuat perekonomian masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi berharap seluruh nagari dan kelurahan di provinsi ini segera menyelesaikan pembentukan KMP.
“Jika seluruh nagari di Sumbar segera merampungkan KMP, ini akan menjadi penghormatan bagi Bapak Koperasi Mohammad Hatta yang berasal dari Bukittinggi,” ujarnya.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menambahkan bahwa secara nasional pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 unit KMP hingga 12 Juli 2025. Hingga akhir Mei, lebih dari 65 ribu musyawarah desa khusus telah dilaksanakan di seluruh Indonesia.
“Kami harap program ini menjadi solusi nyata mengatasi kemiskinan ekstrem, khususnya di desa,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Wamendagri Bima Arya menyebut hanya dua provinsi yang telah merampungkan 100 persen pembentukan KMP, yakni Sumatera Barat dan Lampung.
“Selanjutnya, pemerintah akan fokus pada pendampingan agar koperasi ini berjalan sesuai regulasi. Mendagri juga telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur struktur Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal keberlanjutan program ini,” pungkasnya. (r)
