“Saya tidak mengerti maksud dan tujuan gubernur yang memiliki niat kerjasama pengelolaan kas daerah dengan Bank Mandiri. Itu mengkerdilkan Bank Nagari baik secara materil maupun moril. Apa kontribusi Bank Mandiri kepada Pemprov Sumbar. Berbeda dengan Bank Nagari, kontribusinya jelas memberikan setoran keuntungan terhadap pendapatan daerah dalam bentuk deviden, berbeda dengan Bank Mandiri sebagai BUMN jelas tidak ikut menyetorkan keuntungannya ke kas daerah,” terang mantan Anggota Komisi III Bidang Keuangan ini.
Selama ini jelas Hidayat, berdasarkan kerjasama antara Pemprov Sumbar dan Bank Nagari soal pelayanan jasa keuangan dan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat, maka transaksi keuangan yang dilakukan pemprov dilayani oleh Bank Nagari.
Jika kerja sama ini dialihkan ke Bank Mandiri, apakah itu seluruhnya atau sebagian misalnya, maka ia menilai gubernur berpotensi mencederai kepercayaan kepada Bank Nagari sebagai bank milik daerah yang kinerjanya selalu bertumbuh. Sebagai informasi, untuk dividen tahun 2021, Bank Nagari memberikan setoran ke kas Pemprov Sumbar sebesar Rp91,026 miliar dan untuk kabupaten/ kota se-Sumbar sebesar Rp116,737 miliar yang terbagi sesuai komposisi besaran penyertaan modal masing masing Kabupaten Kota.
Sedangkan untuk 2022 diproyeksikan naik menjadi Rp102,5 miliar untuk Pemprov saja dan lebih kurang Rp129,4 miliar untuk kabupaten dan kota.
Kemudian, dampak lain kerja sama dengan Bank Mandiri ini bila diteruskan bakal membuat kinerja keuangan Bank Nagari turun sehingga pendapatan daerah juga turun. “Apakah itu yang diinginkan gubernur. Ingat ya, Bank Nagari itu sudah ada sebelum Gubernur Mahyeldi jadi Gubernur Sumbar yang baru menjabat dua tahun ini. Bank Nagari punya sejarah jatuh bangun yang panjang dari beberapa gubernur sebelumnya sehingga saat ini mampu membukukan aset lebih kurang Rp29 triliun,” katanya.
Berdasarkan data saat rapat kerja dengan Bank Nagari, dari sisi kinerja, laba Bank Nagari pada 2020 mencapai Rp330,25 miliar, naik jadi Rp408,72 miliar pada tahun 2021 dan diproyeksikan laba bersih mencapai Rp463,94 miliar pada tahun 2022 yang sedang berjalan saat ini.
“Jadi, tolong jangan hancurkan moril bank milik daerah dan bank kebanggaan Sumbar yang sedang bertumbuh sehat ini Pak Gubernur. Ingat, dari sekian BUMD milik Pemprov Sumbar, hanya Bank Nagari yang sehat dan memberikan keuntungan kepada pendapatan daerah. Sementara BUMD yang merugi seperti PT Grafika, PT Balairung tidak terlihat ada upaya gubernur untuk mengurusnya menjadi sehat. Ingat, amanah sebagai Kepala Daerah adalah menjaga, merawat dan mengelola dengan baik atas aset-aset pemda yang diwariskan oleh para pemimpin daerah sebelumnya. Itu amanah konstitusi selain amanah moril yang mesti dilakukan bersama sama termasuk dengan DPRD Sumbar,” kata Hidayat. (re)
