“Segera kira lakukan konsenering dengan KPU, Bawaslu dan DKPP, setelah itu baru disahkan pada pleno KI dan tahapan berikutnya diundangkan,”ujar Arief.
Menurut Refli Harun pengundangan aturan bagi lembaga negara adalah harus.
“Dan untuk mengundangkan sebagai tugas Kemenkumham, juga tidak bisa mengotak-atik peraturan yang diajukan untuk diundangkan,”ujarnya. (rel/rahmat)
Sepemikiran dengan Ketua Umum MUI, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengatakan bangsa Indonesia…
Dokter Hasto mengatakan, di bulan April ini BKKBN mendorong agar data penimbangan yang dilakukan di…
JAKARTA – Sebagai salah satu badan kejuruan terbesar di organisasi Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Sekjen…
YOGYAKARTA – Lima orang Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pelatihan Mediator dan…
“Terima kasih Pak Andre Rosiade, kami doakan sehat selalu dan tentu harapan masyarakat hari ini…
“Kita semua akan bekerja maksimal untuk menyelesaikan pembangunan ini. Mohon doa dan dukugan dari masyarakat…
