PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna yang membahas dua agenda penting, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang tahun 2023.
Rapat tersebut digelar di Lantai 2 ruangan sidang utama gedung baru DPRD Kota Padang, jalan Bagindo Aziz Chan, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Senin (1/4).
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani, memimpin rapat tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Amril Amin dan Sekretaris Hendrizal Azhar. Rapat ini dihadiri Wali Kota Padang, Hendri Septa, Sekretaris DPRD Kota Padang, Andre Algamar, serta berbagai unsur pemerintahan, termasuk Forkopimda, Kepala OPD, Dirut RSUD, Dirut Perumda, dan undangan lainnya.
Rapat paripurna dibuka dengan pembacaan laporan hasil pembahasan dari Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023, yang disampaikan oleh juru bicara Pansus, Helmi Moesim.
Helmi Moesim mengungkapkan bahwa setelah melakukan pembahasan secara intensif bersama SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang serta kunjungan kerja dan studi banding ke beberapa daerah di dalam dan di luar Sumatera, Pansus berhasil merumuskan pendapat akhir dan rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPJ tersebut.
Dikatakan, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD Kota Padang tahun 2023 untuk SKPD yang menjadi mitra pansus I, II, III, dan IV pada umumnya telah terlaksana dengan cukup baik.
“Hal ini dapat dilihat dari nilai capaian realisasi anggaran untuk kegiatan secara rata-rata telah berada diatas 93 persen. Kalaupun masih ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya dibawah 90 persen, hal itu dikarenakan akibat rasionalisasi dan efisiensi anggaran,” ucapnya.
Salah satu sorotan dari laporan Pansus adalah mengenai penanganan banjir yang disarankan agar bersifat komprehensif dan terencana, serta perlunya master plan drainase yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Selain itu juga Dinas Kesehatan Kota Padang agar memperhatikan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas-puskesmas di Kota Padang baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi sumber daya manusianya.
Fraksi PAN melalui juru bicaranya Faisal Nasir dalam penyampaian pendapat akhirnya menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan optimal dari Inspektur Kota Padang terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta perhatian terhadap pembinaan kesadaran politik masyarakat dan stabilitas politik di daerah.
